Sulut, - Setiap tahun aset selalu menjadi salah satu catatan yang mengikuti opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2016 lalu ketika menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI, aset jadi catatan sendiri.
Ketika itu Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw meminta DPRD Sulut membentuk panitia kerja (Panja) agar dapat membantu menuntaskan masalah aset ini. Namun ternyata, sampai sekarang, setelah hampir setahun, Panja yang dipercayakan pada Komisi II itu seakan jalan ditempat.
Usai menerima LHP BPK-RI pekan lalu, Gubernur Olly Dondokambey kembali meminta keseriusan DPRD Sulut membantu eksekutif menuntaskan masalah aset.
“Setiap tahun pemerintah berusaha menuntaskan masalah aset. Jika tahun lalu ada 50 masalah, misalnya, tahun ini tinggal 30. Begitu seterusnya, sampai tuntas,” ujar Olly. Dia mendorong panja aset harus jalan. “Supaya aset Pemprov itu tidak tercecer kemana-mana dan kita tahu ada di mana,” tukasnya.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat dikonfirmasi mengakui sampai sekarang panja aset yang jadi tanggung jawab Komisi II belum jalan maksimal. “Yang dibentuk itu bukan pansus. Istilahnya panitia kerja (Panja) yang isinya Komisi II,” beber Angouw.
Sayangnya, belum terlihat progress berarti. “Akan kita dorong secepatnya kembali bekerja membahas mengenai masalah-masalah aset karena memang sangat penting untuk membantu pemerintah menertibkan aset-aset", ujar Angouw.
Di sisi lain, anggota Komisi II Teddy Kumaat mengakui, agenda panja aset beberapa waktu belakangan ini terhenti. Alasannya karena DPRD Sulut terlalu banyak agenda.
“Akan kita minta pimpinan komisi untuk kembali mengagendakan pembahasan mengenai aset. Sebelumnya sudah ada agenda yang kita susun. Misalnya tahap awal, panja dan eksekutif akan mengejar aset di Manado. Kita mulai dari paling besar. Yakni lapangan golf di Grand Kawanua serta sekitar Stadion Klabat", beber Kumaat. (***)
