Sangihe, - Sempat dikhawatirkan lantaran dalam masa transisi kepemimpinanKabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya mampu mempertahankan sekaligus mencatat hatrick opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Kepastian WTP itu didapat setelah diserahkan opini hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2016 pemerintah kabupaten/ kota se-Propinsi Sulawesi Utara di kantor BPK RI Perwakilan Sulut di Manado, Jumat (09/06/2017).
Khusus untuk Pemkab Sangihe merupakan tahun ke tiga secara berturut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepada Komentar.co, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kepulauan Sangihe Edwin Roring mengatakan, dengan memperoleh WTP ini menandakan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar badan pemeriksa keuangan.
“Pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar yang ada”ujar Roring.
Dirinya menambahkan, prestasi ini harus dipertahankan sebagai pemacu kinerja dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Opini WTP ini harus dipertahankan karena akan berpengaruh pada dana insentif daerah,”jelasnya.
Sementara itu Bupati kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana SE ME merasa bersyukur dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Dan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak.
“Bersyukur kepada Tuhan,Sangihe boleh mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dan merupakan hasil kerja keras dari semua pihak," Gaghana.
Diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapat opini WPT bersama 13 Kabupaten/Kota lainnya dari hasil laporan pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016. Sementara Kota Manado menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh opini Disclaimer. (bils)
