Tomohon, - Keberadaan orang asing di Kota Tomohon, menjadi perhatian serius pemerintah. Selain keterlibatan pihak imigrasi, konektivitas pemerintah melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kian dipacu. Demikian juga dengan keikutsertaan pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak di wilayah dalam melakukan pengawasan.
Itu disampaikan Walikota Jimmy Feidie Eman SE Ak saat menghadiri rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang diadakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado, di Alamanda Resort Tomohon, Rabu (14/06/2017).
Sebelumnya, Walikota mewakili pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon memberikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado yang telah memfasilitasi kegiatan yang diketahui dilaksanakan pertama kali di Sulawesi Utara (Sulut). Jelas Eman, sesuai dengan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa kunjungan, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk kembali menambah jumlah negara-negara subjek bebas visa kunjungan. Diketahui, hingga saat ini berjumlah total 169 negara. Sebelumnya hanya sebatas negara-negara Asia Tengah.
“Ada beberapa tempat tertentu yang ditetapkan oleh negara untuk dijadikan sebagai pintu masuk internasional. Salah satu akses masuk Indonesia melalui Sulut. Ini juga membuat pemerintah Indonesia lebih fokus ke daerah kita,” tandas Eman.
Buktinya, penerbangan internasional ke Sulut sudah dibuka. Contohnya, dari beberapa kota besar di China. “Nantinya juga dari Korea dan Filipina akan segera dibuka,” aku Eman.
Sisi positif di Kota Tomohon yaitu cakrawala bertumbuhnya potensi di sektor pariwisata. Artinya, turis bisa datang dan bertransaksi sehingga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Namun, ada juga bentuk negatif, yaitu percepatan transportasi dan informasi begitu cepat tersebar dimana kejadian-kejadian yang ada di luar kita boleh langsung diketahui termasuk juga barang dan jasa masuk ke daerah kita. Dampak ini dapat kita pikirkan melalui pemerintah pusat dan daerah,” tutur Eman.
Lewat rapat TIMPORA, Eman meminta lurah-lurah memberikan masukan juga laporan yang bisa membantu Pemkot Tomohon, Forkopimda serta pihak imigrasi terkait keberadaan orang asing.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado diwakili oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Perwira Hasibuan, Mayor Supriyono mewakili Danlamantal VIII, Plh Danramil Kota Tomohon Pelda Denny L Paila, Kasat Intel Polres Kota Tomohon AKP Killion Landangkasiang , Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Dra Truusje Kaunang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jusak Pandeirot, SPd MM, serta para Camat dan Lurah se Kota Tomohon.
TOMOHON KOLEKSI 17 ORANG ASING
Terkait keberadaan orang asing, Walikota Jimmy Feidie Eman mengakui, di Kota Tomohon ada sekira 17 orang asing yang tinggal dengan masyarakat sesuai data dari pihak imigrasi. Dengan keterbukaan ini, bukan hanya orang, barang, jasa yang masuk, tapi perlu diwaspadai adalah masuknya paham/ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. “Oleh karena itu, kami berharap pemerintah melalui imigrasi menjadi benteng pertahanan sesuai dengan Undang-undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian khusus pasal 69 ayat 1 pengawasan orang asing agar terkoordinir dengan baik dan ini juga merupakan tanggung jawab kita semua yang hadir saat ini,” ucap tokoh kerukunan di Indonesia itu.
Pemerintah telah mengakomodir FKDM dibawa Badan Kesbangpol. Itu juga tidak lepas dari tanggung jawab Forkopimda dan TIMPORA. “Untuk itu, diperlukan sinergitas yang erat sehingga informasi yang ada langsung bisa diantisipasi sehingga stabilitas keamaan daerah terjaga,” sembur orang nomor satu di Kota Tomohon.
“Saat ini Pemkot melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan dibantu Linmas, rutin melaksanakan pengawasan langsung ke lapangan, antara lain ke rumah-rumah warga, kost, penginapan, untuk mendata keberadaan warga maupun warga pendatang, dalam rangka antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kunci Eman. (***)
