Notification

×

Iklan

Wagub Kandouw Hadiri Rakor Pengendalian Perbatasan Negara

Thursday, July 13, 2017 | 08:43 WIB Last Updated 2017-07-31T17:29:50Z

Jakarta,- Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Perbatasan Negara, Rabu (12/07/2017) di Jakarta.

Rakor yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla ini dipimpin Kementerian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan dikuti oleh lintas kementerian.

Kementerian yang hadir adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

"Selain itu, rapat ini khususnya untuk memasuki tahun anggaran 2017/2018, yaitu infrastruktur sosial di 187 kecamatan perbatasan. Infrastruktur sosial yang dimaksud di antaranya puskesmas, pasar tradisional, dan sekolah," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dikatakannya, pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. "Program strategis nasional ini harus terjamin dilakukan di daerah tepat waktu," kata Tjahjo.

Sementara, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah berupaya mengubah arah kebijakan pengelolaan pembangunan perbatasan negara yang selama ini cenderung memandang perbatasan melalui fungsi pertahanan atau inward looking. "Kini berubah menjadi outward looking, yaitu lebih ke mengembangkan sumber daya di perbatasan," ucapnya.

Wiranto menuturkan sejumlah capaian pembangunan di tahap awal sudah diraih, misalnya pembangunan jalan paralel perbatasan. "Kalimantan sudah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 1.425,6 kilometer (km), di Nusa Tenggara Timur sepanjang 49,5 km, dan Papua 301,74 km," ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan jalan di perbatasan negara itu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Kami berharap pembangunan jalan paralel terus dilakukan dan diperluas cakupannya. Diharapkan di akhir 2019 bisa selesai sesuai dengan target," imbuhnya sembari berharap ke depan juga diperlukan penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu dengan menghasilkan terobosan-terobosan yang mempercepat pencapaian target pembangunan di perbatasan.
(ven)


×
Berita Terbaru Update