Jakarta,- Untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik tidaklah mudah, mengingat Indonesia masih terhalang budaya patriarki. Sekarang sudah banyak perempuan yang tangguh dan berpendidikan. Sebaiknya kaum perempuan dapat diberi akses dan ruang, khususnya di bidang Polhuhankam (Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan), baik dalam bentuk kesempatan maupun alokasi anggaran yang responsif gender.
Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada pembukaan kegiatan Forum Komunikasi Pemimpin Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Perempuan di Jakarta, Selasa (22/08/2017).
“Saya merasa bangga dapat bertemu dengan para perempuan-perempuan hebat yang berani memimpin suatu daerah", kata Menteri Yohana.
"Saya mendorong perempuan agar menduduki posisi-posisi strategis dan dapat berperan lebih dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan,” lanjutnya.
Dirinya berharap hasil dari Forum Komunikasi Pemimpin Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Perempuan ini dapat menjadi komitmen untuk mendorong perempuan lainnya agar berpartisipasi di bidang politik.
“Saya menghimbau agar para pemimpin perempuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mendorong perempuan yang berkualitas untuk menduduki posisi-posisi penting di daerahnya masing-masing. Mulai saat ini, tidak lagi berpikir quota 30% perempuan dan 70% laki-laki, melainkan menuju paradigma kesetaraan gender dalam menerima dan meraih manfaat serta kesempatan di berbagai bidang pembangunan", tutup Menteri Yohana. (ven)
