Sulut,- Gubernur provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE meminta Komisi VI DPR RI untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada di bidang perekonomian, agar potensi daerah yang ada dapat dioptimalkan, serta meringankan hambatan- hambatan yang dihadapi. Hal ini disampaikan Olly kala menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Sulawesi Utara, Rabu (09/08/2017).
Dalam pertemuan ini, gubernur Olly langsung menyampaikan kendala dalam perencanaan yang tengah dilaksanakan sekarang ini,
"Contoh Pelabuhan Bitung, pelabuhan yang bisa digunakan untuk melakukan ekspor impor barang tidak bisa dioptimalkan dikarenakan dari kementerian hanya memperbolehkan segelintir barang saja untuk masuk keluar di pelabuhan bitung. Padahal Kondisi Kesiapan Pelabuhan Bitung bisa lebih, bahkan bisa didorong menjadi pelabuhan bebas, sehingga barang bisa langsung bongkar muat di pelabuhan, tanpa harus ke pulau jawa yang bahkan memakan waktu lebih lama, Ujar Olly.
Lebih lanjut, Dondokambey mengungkapkan masalah listrik yang saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Sulut.
"bagaimana kita mau dorong UMKM, kalo listrik masih sering padam? Memang kita mendapatkan surplus 45 megawatt listrik, tapi tetap masih didapati kekurangan supply listrik di beberapa tempat", tegasnya.
"Ada lagi hambatan dengan angkasa Pura, yang kekurangan petugas Imigrasi, Bea Cukai, bahkan boot antrian untuk wisatawan. Untuk itu saya minta Komisi VI agar hal ini dibicarakan langsung dengan Kementerian terkait, Papar Olly.
Sementara Itu, Ketua Tim Kunker Komisi VI, Sidik Pangarso mengatakan komitmennya bersama tim untuk mendorong pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan bebas.
"ini harus segera, agar akses di seluruh Indonesia Timur bisa lewat Pelabuhan Bitung, Jelas Pangarso. , Pangarso beserta Seluruh Anggota yang hadir berkomitmen untuk secepatnya menyampaikan seluruh aspirasi serta hal lainya yang menjadi perhatian khusus, kepada Mitra Kerja DPR yaitu kementerian yang terkait di Pusat. (ven)
