Sulut,- Rasa nasionalisme bagi organisasi gerakan pramuka tidak perlu diragukan lagi, karena sejak awal anggota paramuka sudah diajarkan untuk menghormati dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun belakangan ini, pramuka diduga telah digiring oleh oknum-oknum tertentu masuk ke ranah politik. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para Pengurus Dewan Kerja Daerah dan Purna Aktivis Dewan Kerja se-Indonesia.
Pernyataan sikap pun dilontarkan Purna Aktivis Dewan Kerja (PADK) Sulawesi Utara (Sulut) Jerry G Tambun. Dirinya menolak dengan tegas organisasi gerakan pramuka dibawah kerana politik. Hal ini disampaikan Tambun kepada sejumlah wartawan saat press conference di Casa De Wanea Manado, Senin (21/08/2017).
"Kalau ada pihak-pihak tertentu yang membawa pramuka masuk ke dalam dunia politik berarti tidak mengerti anggran dasar (AD) gerakan Pramuka”, tegas sosok yang menjadi anggota gerakan pramuka selama 30 tahun ini.
Aroma tidak sedap yang tercium sampai ke daerah ini, akhirnya menuntut agar segera dilakukan musyawarah nasional luar biasa (Musnalub)
"Dalam forum ini, kami desak agar dilakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) menggantikan pimpinan Kwarnas yang sekarang, kalau itu dinilai sudah melanggar anggaran dasar Pramuka”, tandasnya.
Senada disampaikan Sekretaris Umum Temu Nasional Purna Aktivis Dewan Kerja XIII 2017, Jerry Ingkiriwang mengatakan, gerakan pramuka itu sejak dari awal menerapkan, Pramuka tidak berpolitik, tidak menjalankan kegiatan politik dan bukan bagian dari organisasi politik.
“Sekarang ini gerakan pramuka mulai ada indikasi kearah sana (politik, red). Kami mendukung bapak presiden Jokowi sebagai ketua Majelis Pembibing Nasional Gerakan Pramuka untuk segera mengaktifkan Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka yang berfungsi menilai apakah situasi ini sudah melenceng dari AD/ART”, ujar Ingkiriwang.
"Intinya anak didik pramuka yang berusia 7 sampai 25 tahun sangat mudah dipengaruhi. Dalam gerakan pramuka yang dididik politik etis bukan praktis”, pungkasnya. (ven)
