Sulut,- Komitmen dan upaya yang luar biasa dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diera pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey, SE bersama Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw (OD-SK) telah menunjukan turunnya angka kemiskinan yang sangat tajam.
"Selang dua tahun kepemimpinan gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw di tahun 2017 lalu angka kemiskinan turun hingga 7,9 persen dari angka 8,98 persen pada tahun 2015", ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Moh Edy Mahmud SSi, MP dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut, Kamis (24/05/2018) di ruang rapat Tumbelaka, kantor Gubernur Sulut.
Menurutnya, kondisi penurunan kemiskinan yang terjadi di Sulut sangat luar biasa. "Problem kemiskinan pencapaian di bawah lima 0,5 persen sudah betul-betul sangat maximal. BPS menghitung kemiskinan melalui mendata berdasarkan konsumsi makanan dan non makanan. Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maximal di seluruh Sulawesi," urai Edy seraya menambahkan kemiskinan yang ada di daerah ini terdapat pada lokasi pedesaan.
Sementara, Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan, untuk penanggulangan kemiskinan Pemprov melakukan identifikasi dan koordinasi warga miskin di Sulut. Menurutnya ada tiga indikator keberhasilan mengatasi kemiskinan yaitu presisi ketepatan, sebab masih banyak program yang tidak tepat sasaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Masalahnya, pertama datanya salah, kedua faktor politis tugas kita untuk mengidentifikasi dengan baik, jadi kemiskinan membutuhkan intregitas dari kita. Yang kedua koordinasi, jangan tabur garam di laut sebab itu atas perjuangan Pak Gubernur Provinsi punya program layak huni 4000 rumah melalui Dinas Praskim di 15 kabupaten kota untuk mengatasi kemiskinan dan yang ketiga adalah waktu, jangan di tunda-tunda bantuan untuk orang miskin," tegas Kandouw.
"Secara de facto penetrasi masing-masing Kabupaten/Kota dalam merespon permasalahan kemiskinan di wilayah masing-masing harus berkoordinasi dengan Pemprov", tambahnya.
Sementara itu Karo Kesra, dr Kartika Devi Tanos, mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya taraf hidup masyarakat.
Kegiatan ini sebagai bentuk upaya Pemprov Sulut bersama pihak terkait dalam meningkatkan taraf hidup hidup masyarakat sekaligus menunjang program Pemprov Sulut Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)", ujarnya. (*/ven)
"Selang dua tahun kepemimpinan gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw di tahun 2017 lalu angka kemiskinan turun hingga 7,9 persen dari angka 8,98 persen pada tahun 2015", ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Moh Edy Mahmud SSi, MP dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut, Kamis (24/05/2018) di ruang rapat Tumbelaka, kantor Gubernur Sulut.
Menurutnya, kondisi penurunan kemiskinan yang terjadi di Sulut sangat luar biasa. "Problem kemiskinan pencapaian di bawah lima 0,5 persen sudah betul-betul sangat maximal. BPS menghitung kemiskinan melalui mendata berdasarkan konsumsi makanan dan non makanan. Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maximal di seluruh Sulawesi," urai Edy seraya menambahkan kemiskinan yang ada di daerah ini terdapat pada lokasi pedesaan.
Sementara, Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan, untuk penanggulangan kemiskinan Pemprov melakukan identifikasi dan koordinasi warga miskin di Sulut. Menurutnya ada tiga indikator keberhasilan mengatasi kemiskinan yaitu presisi ketepatan, sebab masih banyak program yang tidak tepat sasaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Masalahnya, pertama datanya salah, kedua faktor politis tugas kita untuk mengidentifikasi dengan baik, jadi kemiskinan membutuhkan intregitas dari kita. Yang kedua koordinasi, jangan tabur garam di laut sebab itu atas perjuangan Pak Gubernur Provinsi punya program layak huni 4000 rumah melalui Dinas Praskim di 15 kabupaten kota untuk mengatasi kemiskinan dan yang ketiga adalah waktu, jangan di tunda-tunda bantuan untuk orang miskin," tegas Kandouw.
"Secara de facto penetrasi masing-masing Kabupaten/Kota dalam merespon permasalahan kemiskinan di wilayah masing-masing harus berkoordinasi dengan Pemprov", tambahnya.
Sementara itu Karo Kesra, dr Kartika Devi Tanos, mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya taraf hidup masyarakat.
Kegiatan ini sebagai bentuk upaya Pemprov Sulut bersama pihak terkait dalam meningkatkan taraf hidup hidup masyarakat sekaligus menunjang program Pemprov Sulut Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)", ujarnya. (*/ven)