Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw pada rapat sinkronisasi data penduduk miskin kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat C J Rantung, Kamis (24/5/2018).
Menurutnya, akselerasi penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara berhasil menekan angka kemiskinan hingga menjadi 7,90 persen pada akhir September 2017 dari sebelumnya sebesar 8,20 persen pada September 2016.
"Ini pencapaian positif dan jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen", kata Kandouw.
Lanjutnya, sinergitas dan sinkronisasi program dari pusat sampai daerah dengan melibatkan berbagai pihak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan.
"Capaian ini tidak membuat kita merasa cukup, namun sebaliknya terus meningkatkan sinergitas dan kerja bersama kita, karena sangat disadari, kemiskinan hanya dapat diselesaikan dengan sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta stakeholder terkait," ujarnya.
Dirinya optimis, pencapaian yang telah ditorehkan akan semakin memperkuat komitmen semua pihak di Sulut untuk menanggulangi kemiskinan melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) sehingga sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat tercapai, ungkapnya.
Kandouw menjelaskan, melalui Program ODSK Pemprov Sulut telah melakukan intervensi kebijakan, diantaranya kegiatan pemberian beasiswa miskin dan miskin berprestasi, bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin yang belum ter-cover dalam BPJS dan KIS, pembangunan dan rehabilitasi RTLH, dan berbagai program yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
"Ini sebagai upaya nyata terukur dalam percepatan penanggulangan kemiskinan", jelasnya.
Labih jauh Wagub Kandouw menegaskan, salah satu syarat penerima semua bantuan sosial tersebut adanya data yang akurat. Oleh karena itu Wagub Kandouw menghimbau pemerintah kabupaten dan kota khususnya perangkat daerah terkait serta para Camat sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) data di daerah masing-masing guna mendapatkan data akurat, karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kuncinya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sulut melalui Kabid Pemerintahan Sosial dan Budaya Dra Feibe Rondonuwu menerangkan, penanganan kemiskinan yang tepat harus dimulai dari data yang akurat agar bentuk bantuan penanganan kemiskinan bagi masyarakat tepat sasaran dan mampu menekan angka kemiskinan.
"Dari beberapa kabupaten dan kota yang dimonitoring langsung oleh Bappeda ternyata masih banyak masyarakat miskin yang belum masuk BDT dan sangat layak menerima bantuan beras, mendapatkan BPJS, RTLH dan program pemerintah lainnya namun tidak terdata sehingga sinkronisasi data ini sangat strategis dalam menentukan langkah pemerintah kedepan", ungkap Rondonuwu.
Diketahui kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan rapat sinkronisasi data penduduk miskin kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Utara oleh seluruh perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Kegiatan itu turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang, perwakilan PT Pos Indonesia, Perum Bulog, BPJS Kesehatan dan BPS Sulut. (*/ven)
