Penghargaan atas keberhasilan Tim Pengedalian Inflasi Daerah ini diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID yang diselenggarakan oleh Pokjanas TPID, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia, Kamis (26/07/2018) di Jakarta.
Rakornas yang mengangkat tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkualitas" ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri serta seluruh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) se-Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran anggota TPID di daerah yang telah mampu mengendalikan inflasi sehingga dapat terjaga dibawah 4% selama 3 tahun terakhir.
Presiden Jokowi mengimbau agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus ditingkatkan.
" Terus melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dengan baik sehingga mampu menjaga stabilitas harga", kata Jokowi.
Sementara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam sambutannya menyampaikan, Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian harga.
Menurutnya, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi tantangan pengendalian inflasi pada tahun-tahun mendatang.
"Perdagangan antar daerah dan penggunaan teknologi dalam pemasaran menjadi hal yang penting untuk dapat dikembangkan", ungkap Wirjiyo.
Ditempat yang sama, Menteri Koordinator Perkonomian, Darmin Nasution menambahkan bahwa inflasi yang terkendali pada tahun-tahun terakhir, memiliki efek positif lainnya, yakni turunnya angka kemiskinan, angka ketimpangan dan pengangguran, terang Nasution.
Terpisah, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder terkait dan tim TPID Sulut yang selalu bekerja keras dalam menjaga inflasi daerah. Dondokambey mengatakan, terkendalinya bahan makanan menjadikan faktor rendahnya inflasi di tahun 2017 karena produktivitas dan produksinya terjaga dengan baik.
"Sejak dilantik sebagai Gubernur Sulut, Inflasi menjadi fokus perhatian di Propinsi Sulawesi Utara karena tingkat inflasi di Sulut selama itu paling tinggi di Indonesia berkat kerja keras semua Tim TPID inflasi Sulut bisa ditekan", kata Olly usai menghadiri Rakornas.
Lanjut ditambahkan Olly, dalam 2 tahun pemerintahannya, inflasi di Sulut bisa dikendalikan mulai dari produksi sampai dengan distribusi logistiknya di atur dengan baik.
"Seperti contoh "Barito" (Bawang, Rica dan Tomat) tim TPID bekerjasama dgn tim PKK Sulut serta semua lembaga masyarakat menyiapkan bibit untuk Petani 5 bulan sebelum pelaksanaan hari besar keagamaan seperti Natal dan Lebaran, sehingga kebutuhan Barito dapat tersedia dan juga dimonitor bahan apa yg menyebabkan inflasi", terangnya sembari berharap, melalui capaian ini TPID dapat terus bekerja keras dalam menekan angka inflasi daerah.
Diketahui pada Januari 2018 Sulut mencatat inflasi sebesar 0,49 persen (mtm) atau secara tahunan sebesar 1,83 persen (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Desember yang tercatat sebesar 0,51 persen (mtm) atau secara tahunan 2,44 persen(yoy), dan dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2017 sebesar 1,10 persen (mtm).
Diketahui kriteria penilaian dari Kementerian Koordinator Pereekonomian dan Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara dinilai terbaik dalam hal; mengendalikan dan menjaga stabilitas harga, ketersedian pasokan kebutuhan pokok, rantai distribusi (kerjasama perdagangan), dan komunikasi yang efektif dari Tim Ekonomi dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder penggerak pertumbuhan eknomi di daerah, termasuk sektor bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang infrastruktur (perhubungan dan ke-PUan) mampu berkolaborasi dengan baik.
Tim TPID Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey mampu menekan tingkat kemiskinan 7,8% ditahun 2018 dibanding dengan tingkat kemiskinan Nasional 9.8%, artinya Sulut masih relatif lebih baik.
Turut mendampingi Gubernur Olly dalam acara Sarasehan Nasional dan Rakornas TPID, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan & SDM Roy Tumiwa bersama Kepala Biro Ekonomi Dan SDA Setdaprov Sulut Franky Manumpil. (*/ven)
