Sulut,- Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw mengingatkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah menjadi lebih komprehensif (luas dan lengkap)
Hal itu disampaikan Kandouw, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/01/19).
"Di tahun lalu setiap dua bulan ada supervisi dari KPK, belum lagi pengawasan dari BPK. Jadi kita juga mesti lebih intensif, lebih gencar, dan lebih komprehensif lagi dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Kandouw.
Menurutnya, fungsi pengawasan internal pengelolaan keuangan segera di realisasikan dengan terkoneksinya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Command Center Pemprov Sulut.
"Akhir bulan ini kita targetkan semua SKPD sudah online dengan Command Center, supaya inheren (berhubungan erat) agar kita semua bisa menciptakan mekanisme pengawasan dan tata kelola keuangan sesuai standar KPK dan BPK juga sebagai bagian dari implementasi e-government dan e-budgeting”, ujar Kandouw.
Dirinya juga menyinggung para pengelola keuangan agar berorientasi pada suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan.
"Sukseskan sepuluh prioritas yang Bapak Gubernur canangkan, pikirkan output dan outcome rencana kegiatan, jangan hanya memikirkan income saja”, tegasnya.
Lanjutnya, kedepan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan lingkup Pemprov Sulut dapat diperbanyak melalui pelatihan dan pendidikan khusus.
"Harus ada regenerasi jangan cuma satu, supaya apabila tidak benar dalam pengelolaan keuangan bisa ganti di tengah jalan”, tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Gamy Kawatu dalam laporannya mengungkapkan besaran anggaran Provinsi Sulawesi Utara. Di tahun 2019 alokasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar 4,5 Triliun naik dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 4,1 Triliun.
"Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan secara tertib, taat aturan, ekonomis,efisien dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat menciptakan para pengelola keuangan yang handal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah”, urai Kawatu.
Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS, Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, dan para undangan yang terdiri dari para Kepala SKPD, Bendahara, PPTK, PPK, serta seluruh pengelola keuangan lingkup Pemerintah Provinsi Sulut. (*/ven)
