Bupati Roring dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Korengkeng menyampaikan, sebagaimana amanat pasal 260 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang artinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Kabupaten Minahasa harus sinkron dan selaras menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Hal tersebut juga berlaku terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
“Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dan bagian integral pembangunan Nasional karena selain ditujukan untuk memenuhi prioritas dari visi dan misi kepala daerah pembangunan daerah juga harus berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan nasional,” kata Korengkeng.
Lanjutnya, Penerapan e-planning diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
“e-planning ini juga nantinya dapat membantu terbangunnya sikap positif para stakeholder dan terhindarnya dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan didaerah akibat keterbatasan informasi,” ujarnya sembari menambahkan kabupaten Minahasa telah dan akan terus berpartisipasi terhadap program nasional menuju tercapainya masyarakat sejahtera, sebagai cita-cita nasional.
Diketahui, kegiatan ini juga mengadakan pendalaman terhadap RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA terutama dalam menetapkan indikator kinerja. Kegiatan Bimtek ini direncanakan berlangsung selama2 hari, tanggal 28 - 29 Mei 2019. (baim)
