Menariknya soal keberangkatan stuban kali ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, kegiatan yang menghabiskan anggaran sekira 1 Miliar tersebut dinilai tidak sebanding dengan manfaatnya bahkan terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Jefry Sajow, SH saat dihubungi komentar.co Jumat (06/09/2019) mengatakan kegiatan study banding penting bagi para hukum tua dengan tujuan agar mereka bisa mereplikasi sejauh mana program kegiatan-kegiatan desa yang menjadi juara desa nasional tersebut.
"Perlu diketahui pada study banding yang dilakukan sebelumnya, sudah pernah memberikan hasil positif bagi Kabupaten Minahasa, yakni ada desa yang telah dua kali mendapat penghargaan terbaik secara nasional dan regional yaitu Desa Kanonang Dua," katanya.
Desa yang dikunjungi kali ini, lanjut dia merupakan desa yang suda melek di dunia digital, masyarakatnya mengerti tekhnologi, smart dan tidak tersisih dari dunia luar.
"Ini yang menjadi menarik untuk diadopsi dan dibawa ke Kabupaten Minahasa," ujarnya.
Menurutnya, study banding dilakukan guna menunjang program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa dibidang pengembangan Desa Digital dan Desa Pariwisata yang saat ini sedang menjadi program primadona.
Sementara terkait anggaran keberangkatan para Hukum Tua, Sajow mengaku telah ditata dan bersumber dari alokasi dana desa (ADD).
"Bukan dari Dana Desa, dengan difasilitasi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan dinas PMD," tegasnya.
Diketahui, Desa Punggul Kabupaten Badung dan Desa Sanur Kaja Kota Denpasar di Provinsi Bali adalah desa berprestasi yang merupakan peraih juara I lomba desa tingkat Provinsi Bali tahun 2018 sebagai Desa Digital. (baim)
