Gerak cepat orang nomor satu di Sulut ini dibuktikan dengan menggelar rapat penanganan Karhutla bersama jajaran Forkopimda, Senin (16/09/2019) di Ruang C J Rantung Kantor Gubernur Sulut.
Dalam arahanya, Gubernur Olly menyampaikan bencana Karhutla yang terjadi selang bulan Agustus-September 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow (kurang lebih 653 hektar), Bolaang Mongondow Utara (kurang lebih 198 hektar), Minahasa Tenggara (kurang lebih 106,21 hektar) dan daerah lainnya di Sulut harus segera ditangani oleh semua pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota.
“Hal-hal seperti ini saya kira perlu ada dukungan penuh dari pemprov dan seluruh kabupaten/kota karena kalau tidak ada dukungan kepada tim penanganan kebakaran ini saya kira tidak mungkin bisa jalan penuh,” ujar Olly.
Menurutnya, Karhutla ini terjadi akibat cuaca panas dimusim kemarau.
"Kondisi ini diperkirakan bakal terjadi hingga bulan Oktober nanti sehingga memerlukan kesepakatan bersama untuk menanganinya," bebernya.
“Kebakaran ini timbul karena cuaca panas sehingga gampang terbakar. Dan inilah saya kira dalam kesempatan ini saya mengajak supaya kesepakatan kita bersama dalam rangka penanganan karhutla di sini bisa terlaksana,” sambungnya lagi.
Untuk penanganan Karhutla, Lanjut dia, Pemerintah provinsi akan segera membentuk Tim Satgas yang dapat diikuti oleh kabupaten dan kota se-Sulut.
“Misalnya di provinsi nanti kami akan bentuk tim satgas Polda dan Kodam. Juga di kabupaten/kota juga bikin satgas dengan Polres dan Dandim. Nah supaya satgas ini juga bisa menggunakan dana yang sudah kita canangkan satu bulan ini untuk penanganan karhutla, jadi bersama sama kita sharing, tim yang ada di kabupaten/kota kita sharing dari provinsi," tandasnya.
Sebagai informasi, ada tiga strategi pengendalian Karhutla yakni : pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
1. Pencegahan
Melalui sistem dan peringatan dini. Manajemen tata air dengan sekat kanal dan embung air. Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan kampanye serta peningkatan kapasitas. Disamping itu penyiapan dan mobilisasi sumberdaya.
2. Pemadaman
Pemadaman darat mandiri oleh Manggala Agni Gabungan : TNI, Polri, MA, MPA, BPBD, RPK Perusahaan Perkebunan/Kehutanan dan Masyarakat. Pemadaman udaha melalui Water Bombing, modifikasi cuaca.
3. Penanganan Pasca Kebakaran
Pengumpulan data dan informasi penegakan hukum dengan pendekatan sistem multidoors rehabilitasi.
Dalam rapat, nampak hadir Pangdam XIII Merdeka, Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapolda Sulut Irjen (Pol) Remigius Sigid Tri Hardjanto, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan walikota se-Sulut. (*/ven)
