Pada kesempatan itu, Asisten Deputi Kemenkopolhukam, Sugeng Hartono, SE menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi (Pemprov)/kabupaten/kota yang telah berhasil meredam konflik sosial sehingga pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2020 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, sehingga perlu dipertahankan sampai terbentuknya pemerintahan yang baru.
Disamping itu, Sugeng meminta semua pihak dapat menangani konflik sosial untuk mencegah terjadinya konflik dan gejolak di tengah masyarakat dalam menghadapi Pilkada Serentak yang bakal digelar pada tahun 2020.
"Pemerintah provinsi (Pemprov) dapat meningkatkan peran tim terpadu tingkat kabupaten/kota dalam penanganan konflik terutama dalam segmen pencegahan agar tidak menjadi konflik terbuka," katanya.
Dirinya meminta meminta optimalisasi peran 3 pilar dalam penanganan konflik.
"Memaksimalkan peran 3 pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas) sebagai bagian dari deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap penanganan konflik," ujarnya.
Sebagai informasi, pertemuan ini juga membahas soal penanganan konflik sosial berlatar belakang lahan dan hutan, pertambangan, SARA dan hubungan industrial.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) ini dihadiri oleh Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam Brigjen Pol. Bambang Sugeng, unsur TNI, Polri, kejaksaan dan jajaran pemerintah provinsi se-Indonesia. (*/ven)
