Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (PPKA) Provinsi Sulut, Kamis (19/09/2019) di Manado.
“Jangan kendor. Harus bersemangat dengan melibatkan semua pihak baik tokoh agama dan masyarakat,” kata Kandouw.
Lanjutnya, secara nasional untuk perempuan dan anak dari aspek partisipasi gender, Sulut menempati peringkat atas atau paling baik di Indonesia.
“Begitu juga kasus eksploitasi perempuan dan anak, kita cukup rendah,” beber Kandouw.
Dirinya menekankan soal sinergi dan koordinasi penguatan program perlindungan anak, baik dari provinsi dan pemerintah daerah (pemda) di kabupaten dan kota, serta stakeholder terkait.
“Mantapkan koordinasi dan sinergi agar program ini bisa lebih maksimal di semua daerah,” tandasnya.
Kandouw mengimbau instansi terkait yang menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual dan trafficking terhadap perempuan dan anak untuk menindak tegas semua pelakunya agar ada efek jera.
“Perempuan dan anak harus dilindungi, karena masa depan bangsa ada pada perempuan dan anak,” tegasnya.
Dalam Rakor PPKA yang diinisiasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut ini dihadiri sejumlah narasumber dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulut, Mieke Pangkong, Kepala Biro Kesra dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Grace Punuh, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sulut, Kompol Elizabeth Getroida dan Pengurus dan anggota TP PKK Sulut serta instansi terkait dari kabupaten/kota se-Sulut. (*/ven)
