"Kalau kita mengkritik hal yang tidak baik agar menjadi baik, itu berarti kita ingin membawa perubahan positif di Minut ini," tutur politisi PDIP ini.
Dalam gelaran Coffee Morning, Senin (16/12), pukul 09.00 wita yang dilaksanakan oleh pihak Kejari Minut pada dan di hadiri Kapolres Minut AKBP Grace Rahakbau, SH MSi, Ketua Pengadilan Negeri Minut Mohammad Soleh, SH MH, Sekdakab Minut Ir Jemmi F Kuhu, Kaban Kesbangpol Forsman Dandel, Ketua MUI KH Baidrowi Ibnu Hajar, Ketua FKUB dan tokoh agama lainnya, pada kesempatan itu, Delon sempat menegur Sekdakab Minut Ir Jemmi F Kuhu, terkait kinerja jajarannya (Eksekutif), khususnya Bagian Humas.
"Pak Sekda, teman-teman Wartawan sudah banyak mengeluh tentang pola kerja Humas Pemkab Minut. Ada apa ya," ujar Delon.
Menurut dia, Humas adalah corong pemerintah. Jika Humas solid, pemberitaan sebuah daerah akan bagus. "Saya dengar media yang masuk kontrak ada 40-an, sedangkan yang antre masih ada beberapa, sementara anggaran yang tertata, sangat minim. Ada apa sebenarnya," tukas Delon prihatin.
Setelah salah satu wartawan memberi pemahaman tentang ploting dan kebiasaan lama, Delon menyarankan wartawan gelar rapat dan putuskan saja bahwa sistem yang dipakai adalah sistem ploting, kemudian minta Bagian Humas mengikuti kesepakatan tersebut.
"Apalagi menurut teman-teman PERS ploting paling aman untuk meminimalisir temuan BPK, kenapa tindak di ploting saja, kalau Humas tidak mau di ploting, ada apa," ujar politisi senior yang dikenal akrab dengan wartawan itu.
Mulai tahun 2020, lanjut Delon, Dewan akan melakukan penertiban Humas dan Media yang sudah di kontrak maupun belum.
"Bahkan media yang tidak di kontrak atau yang diputus kontrak, ada apa. Media adalah mata dan telinga masyarakat dalam mengemban Undang-undsng Transparansi. Jika Humas baik dalam kinerja dan media sesuai dengan peruntukkan, semua akan berakhir dengan baik," pungkas Denny Lolong. (Baker)
