Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Minut 2020 bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Kamis (20/02/2020).
Komisioner Bawaslu Sulut Awaludin Umbola saat membawakan materi, mengingatkan jika politik identitas, dinasti, politik uang, masih sangat melekat di bangsa kita.
“Maka dari itu, kita butuh partisipasi masyarakat, karena pengawasan sangat dekat dengan nadi kehidupan kita,” kata Umbola.
“Saya ingatkan, dalam politik uang, pemberi dan penerima bisa dipidana jika terbukti karena kita juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Oleh karenanya, informasi dari bapak dan ibu sangat penting, karena jangkauan kami terbatas,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Simon Awuy menuturkan, kegiatan tersebut sangat penting bagi para peserta sosialisasi tersebut.
“Untuk itu kegiatan ini sangat penting bagi Toga, Tokmas, dan Tokpem. Ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) yang diberikan kepada Bawaslu. Sesuai dengan tagline kami “Bersama Rakyat Awasi Pemilu”, dan diharapkan slogan ini bisa masuk dalam alam bawah sadar para pengawas,” ujar Awuy.
Senada, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Rahman Ismail menambahkan, pihaknya sangat membutuhkan topangan Toga, Tokmas, dan Tokpem untuk menyampaikan ke masyarakat terkait pengawasan Pilkada.
“Mari kita sama-sama wujudkan Pilkada yang damai, kami berharap kendala di lapangan terkait pengawasan Pilkada di Minut bisa diatasi dengan adanya sinergitas dari masyarakat, terutama dalan menolak politik uang,” kunci Rahman. (Baker)
