Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Capilduk Tidak Mencapai Poin 20
Minsel,- Pada penyampaian hasil penilaian layanan publik di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) oleh Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memberikan nilai paling minim untuk Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Perkim).
Bahkan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Helda Tirajoh menyebutkan poin paling kecil yang pernah diberikan karena hanya mendapat 5 dari total nilai 100.
"Penilaian kami berdasarkan minimnya pelayanan publik di Dinas PUPR untuk pengurusan rekomendasi Tata Ruang. Bisa dikatakan hampir tidak ada fasilitas layanan publik. Begitu pula dengan SPP (Standar Pelayanan Publik, red), tidak ada. Sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian soal waktu dan biaya," terang Tirajoh.
Selain itu, intansi yang mendapat nilai jeblok juga ada Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Capilduk yang tidak mencapai poin 20. Nilai ini menyatakan ketidakpedulian atas pelayanan terhadap masyarakat.
Menurut Tirajoh kondisi miris tersebut lantaran Bupati sebagai kepala pemerintahan tidak memahami fungsi pelayanan publik. Sehingga tidak ada perbaikan dari tahun ketahun.
"Menurut saya tidak ada niat baik memberikan pelayanan publik yang terbaik. Makanya semua rekomendasi yang diberikan tidak dilaksanakan. Ini gawat karena dapat berujung mal administrasi. Mal administrasi berpotensi pada pungli. Bisa saja kepala daerah dalam hal ini bupati 'disekolahkan' di Kemendagri untuk belajar pelayanan publik," jelasnya.
Helda juga menyindir Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP) yang tidak mampu keluar dari zona merah. Padahal sudah banyak mendapatkan pelatihan dari KPK dan lainnya. Namun dari hasil pemeriksaan banyak yang belum terpenuhi.
"Harusnya mereka ini poinnya minimal 70 ke atas. Sebab sebagai garis depan dan banyak mendapatkan pelatihan. Makanya kami menyayangkan sampai terjadi seperti ini," ungkapnya. (Meyvo)
Bahkan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Helda Tirajoh menyebutkan poin paling kecil yang pernah diberikan karena hanya mendapat 5 dari total nilai 100.
"Penilaian kami berdasarkan minimnya pelayanan publik di Dinas PUPR untuk pengurusan rekomendasi Tata Ruang. Bisa dikatakan hampir tidak ada fasilitas layanan publik. Begitu pula dengan SPP (Standar Pelayanan Publik, red), tidak ada. Sehingga masyarakat tidak memiliki kepastian soal waktu dan biaya," terang Tirajoh.
Menurut Tirajoh kondisi miris tersebut lantaran Bupati sebagai kepala pemerintahan tidak memahami fungsi pelayanan publik. Sehingga tidak ada perbaikan dari tahun ketahun.
"Menurut saya tidak ada niat baik memberikan pelayanan publik yang terbaik. Makanya semua rekomendasi yang diberikan tidak dilaksanakan. Ini gawat karena dapat berujung mal administrasi. Mal administrasi berpotensi pada pungli. Bisa saja kepala daerah dalam hal ini bupati 'disekolahkan' di Kemendagri untuk belajar pelayanan publik," jelasnya.
Helda juga menyindir Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP) yang tidak mampu keluar dari zona merah. Padahal sudah banyak mendapatkan pelatihan dari KPK dan lainnya. Namun dari hasil pemeriksaan banyak yang belum terpenuhi.
"Harusnya mereka ini poinnya minimal 70 ke atas. Sebab sebagai garis depan dan banyak mendapatkan pelatihan. Makanya kami menyayangkan sampai terjadi seperti ini," ungkapnya. (Meyvo)
