Ketua Komisi III DPRD Minsel, Frangky Lelengboto menyayangkan respon yang lamban dari instansi terkait. Bisa saja kondisi yang ada menimbulkan korban jiwa.
"Kami sudah melihat kondisi dari sekolah yang memang sudah memprihatinkan. Ada ruang kelas yang nyaris ambruk karena pondasinya telah tergerus longsor. Bila tidak segera ditangani, sewaktu-waktu dapat roboh dan pastinya mengancam nyawa peserta didik. Seharusnya instansi terkait dapat langsung merespon dengan melakukan langkah-langkah penyelamatan. Apalagi yang di Powalutan merupakan SD Inpres," sebut Lelengboto belum lama ini.
Lanjut dia menyebutkan akan segera memanggil Kadis Pendidikan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini terkait slow respon dan bagaimana mencari solusi atas bangunan SD yang nyaris roboh. Apalagi kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Powalutan.
Menurut Lelengboto, pemerintah jangan menunggu ada korban atau laporan masyarakat untuk bertindak.
"Harus segera merespon bila terjadi seperti ini. Kami akan mencari tahu siapa yang lambat, apakah pihak sekolah tidak melapor ataukah sudah dilapor namun tidak ditanggapi. Dari sini baru kita bedah akar masalahnya agar keselamatan jiwa siswa dan guru tidak terancam. Kan ada anggaran untuk itu baik lewat DAK, DAU atau BOS," jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Fietber Raco yang dikonfirmasi menyatakan bahwa ada kesulitan menangani kerusakan di gedung SD Inpres Powalutan.
Menurutnya yang terjadi adalah gedung sebagian menggantung karena pondasinya longsor. Perbaikannya tidak dapat menggunakan dana BOS, karena bangunannya masih utuh.
"Solusi yang sedang kami usahakan dengan meneruskan ke Dinas PUPR atau Badan Penanggulangan Bencana. Keduanya memiliki anggaran melakukan perbaikan. Selain juga mengajukan tahun depan lewat DAK. Tapi itu bila disetujui baru dapat dilakukan tahun depan perbaikannya," tandas Raco. (Meyvo)