Sangihe,- Penolakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui pesan singkat Whats-App oleh oknum Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (Kadis PMDD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi bumerang yang harus berdampak panjang bagi kariernya.
Sikap pejabat yang ditengarai memiliki hubungan erat dengan kepala daerah itu sontak menuai kritik bahkan kecaman pedas dari para politisi DPRD Sangihe.
“Sayang sekali ulah dari Kadis PMDD yang bukannya bersyukur ada bantuan dari Dinas Sosial Sulut yang menangani masalah bantuan, malah memicu ketidak nyamanan,” ujar wakil Ketua Dekab Sangihe, Ferdy Sondakh.
Diketahui, bantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Sosial Sulut itu mengarah ke jamaah Masjid/Mushola beberapa hari silam, yang saat ini sedang menunaikan Ibadah Puasa ditengah prahara covid 19.
Untuk itu, Sondakh mendesak Kadis PMDD agar bersikap arif dan bijaksana dalam melahirkan kata-kata tanpa harus mengorbankan berkat bagi masyarakat Sangihe.
“Kami minta kepada Kadis PMDD lebih arif dan bijaksana dalam melihat masalah ini. Kasihan masyarakat sekarang, kalau ada bantuan jangan dibilang terkait politik lagi. Disini tak ada politik-politik dalam penanganan Covid-19 ini,” tegasnya.
Sondakh yang dikalangan teman-temannya di Manado akrab disapa Didi Budo itu meminta, Sikap Kadis PMDD tidak usah masuk ke-ranah politik.
"Lepaskanlah dulu masalah kepentingan-kepentingan politik. Karena pesan WA Pak Kadis ke kapitalaung katanya ada nuansa politis. Saya tidak sembarangan ngomong, saya punya buktinya. Dan juga di duga, dia bilang ke kapitalaung, untuk menolak bantuan dari Pemprov Sulut, itu tidak pantas,” semburnya.
Dikatakan Sondakh, jikalau terbukti Kadis menolak bantuan, ia meminta Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis itu.
“Dan kalau benar-benar menolak bantuan dari Pemprov Sulut, kami minta kepada bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang saya sebut dengan hormat Bapak Jabes Ezar Gaghana untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis tersebut,” tandas Didi yang juga Sekretaris DPC PDIP dan Wakil Ketua DPRD Sangihe.
Dipihak yang sama, Denny Roy Tampi (DRT) Anggota DPRD Sangihe juga menyesalkan hal itu saat melihat isi pesan singkat Whats App Kadis PMDD ke Kapitalaung.
Tampi menduga, Oknum Kadis telah melakukan perbuatan yang tak layak karena sudah bernada provokatif antara pemprov dan pemkab serta pemerintah kampung.
"Bahasa itu bagaikan menghasut para kapitalaung dengan alasan ASN dari Manado tidak mengikuti protap. Kan mereka itu Tim Gugus Tugas yang dilengkapi surat kesehatan. Nah, jika surat tidak berlaku kenapa tim gugus tidak dikawal dari Manado. Bahasa itu lebih mirip ke provokatif," beber DRT.
Selain itu, kata DRT, jika tidak melalui protap, kenapa tidak dilarang dari Manado sehingga pembawa bantuan Pemprov Sulut tidak menjadi sebuah alasan yang tidak masuk diakal.
"Alasanya seperti apa, itu sudah lancang namanya. Sebab tupoksi penyampaian ini merupakan tugas Ketua Tim Gugus Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukan kadis PMDD. Jadi selaku anggota DPRD Sangihe, saya mempertanyakan mana yang lebih tinggi oknum Kadis atau Ketua Gugus Kabupaten Sangihe," tukas DRT geram.
DRT juga menuding, sebagai pejabat berpendidikan, oknum kadis harus bijaksana dalam melontarkan kata lisan maupun tulusan. Cukup meminta saja bantuan Pemorov Sulut harus dikawal di kampung, jika ada dari Manado melakukan retribusi ke kampung.
"Kan sangat disayangkan kalau semua bantuan itu tertahan atau batal, sementara masyarakat sangat membutukan batuan akibat dampak covid 19, terutama rakyat Muslim yang sedang Berpuasa," urai Tampi.
Pesan singkat Whats App ajakan penolakan oknum Kadis PMDD, kata DRT lagi, jadi pertanyaan apakah batuan BLT dan Bansos Kabupaten Sangihe sudah memenuhui kebebutuhan warga masyarakat yang berdampak covid 19.
"Mungkin dia tidak butuh. Tapi sesuai pantauan kami, masih banyak masyarakat membutuhkan batuan dari Pemerintah Provinsi Sulut. Ini fakta dan kenyataaan, karena warga saat ini butuh bantuan, bukan malah larangan menolak bantuan tersebut," pungkas politisi yang dikenal sangat mencintai rakyat itu.
Dilain pihak, Kadis PMDD Sangihe Jefri Gaghana saat dihubungi wartawan menyangkut masalah dugaan Whats-App provokatif itu, menampik kalau tujuannya menolak bantuan dari Pemprov Sulut.
“Torang di Sangihe malah bersyukur dapat bantuan dari mana saja. Tapi kalau yang datang bawa bantuan itu dari Manado tanpa mengikuti protap Covid-19 (Isolasi selama 14 hari) bagaimana? Yang kita bilang ke kapitalaung tidak menolak bantuan, tapi nyanda usah layani itu oknum ASN pembawa bantuan yang nyanda iko Protap Covid-19, karena dia/dorang datang dari daerah transmisi Lokal penyebaran Virus Covid-19, kalau dorang ba paksa, nyanda usah terima atau tolak itu bantuan, jadi yang kita bilang bukan depe bantuan tapi depe orang yang bawa itu bantuan,” tegasnya.
Gaghana menambahkan, itu perlu disampaikannya, agar mencegah Sangihe tidak jadi daerah transmisi lokal penyebaran Covid-19.
"Atau apakah nanti torang pe masyarakat so terpapar Covid-19 dan torang so jadi transmisi lokal baru mo manyasal? Kita sebagai Kadis yang menangani Dana Desa dan Pemerintahan Desa, nyanda akan mungkin mo kase biar itu terjadi.
Lebih jauh dikatakan Gaghana, berbagai upaya pemerintah Sangihe lakukan untuk menjaga Sangihe agar tidak terpapar covid 19, dan mereka datang dengan alasan bawa bantuan tanpa peduli keselamatan rakyat Sangihe.
"Kong mo kase biar? Kecuali kwa tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba Kadis PMDD pasang baliho atau spanduk kong tulis bagitu, baru betul ada menolak, mar ini alasan demi keselamatan rakyat Sangihe. Ini sesuai dengan Asas Hukum yang Polisi pake dalam penanganan Covid-19 itu yakni “salus populi suprema Lex esto” Hukum Yang tertinggi ialah keselamatan rakyat,” tutup Kadis PMDD Sangihe. (Yan)
