Minahasa Selatan, - Kepala daerah di Minahasa Selatan (Minsel) diberikan fasilitas yang cukup mewah. Coba bayangkan, untuk bed cover atau penutup tempat tidur saja disediakan dana Rp 100 juta. Konon anggaran tersebut untuk 10 buah bed cover atau masing-masing senilai Rp 10 juta.
Mewahnya fasilitas bagi bupati ini terungkap saat rapat Pansus DPRD untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019.
Tidak itu saja, dapur di pendopo rumah dinas bupati juga dilengkapi dengan perlengkapan senilai Rp 275 juta.
Harga tersebut cukup untuk membangun rumah atau roda empat sejenis Xenia versi atas. Alat daput tersebut tidak termasuk yang berada di rumah dinas. Sedangkan pendingin ruangan dan lemari es yang juga ditempatkan di pendopo rumah dinas, Pemkab Minsel harus mengeluarkan anggaran Rp 161 juta.
Mewahnya perlengkapan di Rudis Bupati langsung saja mendapat kritikan tajam dari anggota Pansus DPRD Minsel.
Menurut Jaclyn Koloay fasilitas mewah menampakkan kurangnya empati kepala daerah pada masyarakat.
Apalagi nilai manfaatnya yang jauh dari sepadan. Seperti diketahui bupati sangat jarang menempati rumah dinas.
"Saya sendiri terheran-heras dengan harga fasilitas yang ada di Rudis. Itu belum seberapa, karena masih banyak yang nilainya lebih fantastis seperti tempat tidur dan lainnya. Jelas ini menandakan ketidak-pekaan terhadap masyarakat, karena masih banyak yang untuk makan saja sulit. Sedangkan kepala daerahnya bermewah-mewah dengan fasilitas negara. Pada sisi lain kita mengetahui bupati jarang menempati Rudis, lalu apa yang menjadi nilai tambah," kecam Koloay dari Fraksi Primanas yang juga ketua DPD Perindo Minsel.
Sementara itu Verke Pomantow dari Fraksi PDIP menyanyangkan pemborosan yang dilakukan untuk melengkapi Rudis Bupati.
Menurutnya banyak usulan-usulan dari legislatif untuk pembangunan fasilitas umum yang menunjang perekonomian masyarakat justru tidak terakomodir. Alasan yang diberikan eksekutif karena adanya keterbatasan anggaran. Padahal di Rudis justru mendapatkan anggaran 'tanpa batas'.
"Saya mendapati juga meje kecil untuk penandatanganan di kantor bupati harganya Rp 80 juta. Nilai tersebut dapat dipakai membangun rumah sederhana. Jadi memang disini ada ketidakpekaan terhadap masyarakat. Sebab memang masih banyak yang lain bila dibeberkan fasilitas di Rudis dan Kantor bupati bakal mencengangkan masyarakat," paparnya.
Turut mengungkapkan keheranan atas fasilitas di Rudis yang memboroskan uang rakyat yakni Andries Rumondor. Politisi Demokrat ini menyorot seringnya pergantian dan pengadaan yang nilainya wah. "Kan bupati juga jarang berada disama, kenapa dari pencermatan sering sekali pergantian dan penambahan. Seperti contoh tempat tidur dan cover bad, saya saja di rumah yang tiap hari digunakan sudah lama sekali tidak diganti. Harusnya untuk penganggaran harus mendahulukan hak-hak rakyat, bukan malah sebaliknya. Ini memang contoh dari hal yang seharusnya tidak dilakukan. Sedangkan APBD kita masih sangat bergantung pada kucuran pemerintah pusat," tandasnya.
Kepala Bagian Umum Perlengkapan Ifke Sonambela yang hadir pada rapat Panus, tidak dapat melakukan pembatahan. Dia membenarkan temuan-temuan penganggaran untuk Rudis yang fantastis. Namun menurutnya seluruh pengadaan sudah melewati proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Semua diadakan sesuai dengan penganggaran," paparnya.
Untuk fasilitas fantastis di Rudis, Pansus LKPJ Bupati telah menganggendakan untuk melakukan pengecekan. Apakah harga fasilitas yang diadakan sesuai dengaj fisik serta volumenya. "Kami pastikan akan menjadi salah satu lokasi yang akan kita kunjungi di agenda turlap (turun lapangan, red). Karena memang dapat dikatakan 'mengganggu' bagi kami dan pasti juga masyarakat," terang Ketua Pansus Franky Lelengboto. (Meyvo Rumengan)
