Menurutnya tidak ada alasan Pilhut untuk ditunda. Sebab sesuai pernyataan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Hendrie Lumapow, anggarannya sudah tertata tahun ini.
"Sudah lebih dua tahun Pilhut serentak ditunda dengan berbagai alasan. Seperti tahun lalu dengan alasan ketiadaan anggaran. Nah tahun ini sesuai pernyataan Kadis PMD, bahwa telah ditata. Sehingga seharusnya tidak lagi ada alasan untuk ditunda. Apalagi dari 167 desa, lebih dari 130 kini dipimpin pejabat Kumtua. Bahkan ada pejabat yang sudah hampir lima tahun. Ini jelas tidak sehat dalam pemerintahan desa," terang Ketua DPD Perindo Minsel ini kepada Komentar.co , Minggu (28/06).
Lanjut dikatakan Koloay, Pendemi tidak menjadi masalah lantaran Pilkada juga tetap digelar. Pilhut dapat digelar pada bulan September atau Oktober, waktu tiga bulan sudah cukup memadai untuk persiapan.
"Kalau memang ada niat pasti dapat dilakukan. Nah sekarang yang menjadi persoalan niatnya ada apa tidak? Sedangkan dari segi anggaran tidak sudah ditata. Jangan lagi ada alasan digeser, sebab dari yang kami dapati ternyata Pemkab Minsel masih banyak menjalankan proyek fisik, padahal seharusnya dapat ditunda," tekannya.
Ia juga menyebutkan bila kembali tidak digelar, maka Pemkab Minsel sudah melakukan pemasungan hak politik warga desa. Tidak heran bila ada kecurigaan penundaan Pilhut serentak lebih dilatari pada urusan politik. Pada bulan Desember Minsel melaksanakan Pilkada. Dengan menempatkan pejabat Kumtua, bakal menguntungkan pasangan calon yang diusung partai penguasa di Minsel.
"Sudah beberapa desa saya kunjungi dan semua mempertanyakan Pilhut serentak. Banyak yang menyebutkan sudah tidak nyaman dengan pejabat Kumtua karena lebih mementingkan kepentingan atasannya daripada masyarakat. Sehingga meminta Pilhut dilaksanakan tahun ini. Kumtua hasil pemilihan akan lebih diterima oleh masyarakat. Jangan lagi ada pemasungan demokrasi," tandas Jaclyn. (Meyvo Rumengan)
