Minahasa Selatan, - Hingga kini dari informasi yang diperoleh anggaran dipergunakan oleh Pemkab Minsel untuk penanganan Pendemi Covid-19 sebesar Rp 28 miliar. Anggaran tersebut digeser dari sejumlah mata anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Salah satu paling besar ada pada beasiswa Cipta Eman Pande (CEP) untuk 1099 mahasiswa studi akhir. Begitu pula dengan adanya pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL), bahkan ada yang dirumahkan.
"Pemkab Minsel harus lebih jelas lagi dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. Sebab anggaran yang digeser paling besar justru dari anggaran bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," harap Ketua Fraksi Primanas Jaclyn Koloay.
Beasiswa CEP, lanjut Koloay, misal yang sebesar Rp 3 miliar untuk 1099 mahasiswa.
"Begitu pula bantuan sosial fakir miskin, serta kegiatan gereja ikut terpotong bahkan ada yang dihilangkan. Bahkan informasi yang kami terima ada THL harus menerima gajinya dipotong dan ada juga dirumahkan," ujarnya.
Untuk itu Koloay memintakan transparansi atas penggunaan anggaran Covid. Sebab masyarakat merasa masih minim yang sudah dirasakan. Sampai kini hanya paket bantuan bahan pangan yang benar-benar sampai. Itupun jumlahnya sangat terbatas. Sehingga masyarakat dapat mengetahui persis pergeseran anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka.
"Menurut saya seharusnya anggaran lebih banyak diperuntukkan bagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitu pula dengan tenaga-tenaga kesehatan maupun Pol PP yang terlibat langsung penanganan Covid," urai politisi Perindo yang dikenal vokal namun konsisten itu.
Lebih jauh dikatakan politis cantik besutan Amurang ii, Dari informasi yang mereka dapatkan tidak ada anggaran khusus bagi Pol PP yang diberikan tanggung jawab penguburan warga PDP dan positif Covid.
"Jangan malah anggarannya justru habis bagi keperluan yang tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Ingat pertanggungjawaban harus dilakukan dan kami tetap kritis untuk itu," tukas Jaclyn.
Lanjutnya, agar pada APBD Perubahan nanti, menambah anggaran untuk BPJS. Sebab pada APBD 2020 yang ditetapkan lewat Perbup hanya menganggarkan Rp 3 miliar. Angka tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar Rp 28 miliar. Dampaknya jelas, banyak warga yang tidak dapat ter-cover biaya kesehatannya.
"Ingat ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sebab kesehatan itu mahal, masih banyak warga yang tidak mampu membayar iuran BPJS. Karena untuk mendaftar harus seluruh anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga. Jadi saya sendiri akan memperjuangkannya lewat pembahasan di APBD Perubahan," tandas ketua DPD Perindo Minsel ini. (Meyvo Rumengan)
