Setelah 14 Agustus 2020 (kemarin) Bawaslu mengundang Petrus Defni Macarau (PDM) yang kesehariannya menjabat sebagai kepala badan keuangan di Pemkab Minut, untuk mengklarifikasi beberapa dugaan pelanggaran pilkada, maka hari ini Jumat (15/08/20), Simon Awuy cs memanggil juga Shintya Gelly Rumumpe (SGR) dari Partai Nasdem materi undangan yang sama dengan Macarau sebelumnya.
Diketahui, antara Rumumpe dan Macarau (SGR dan PDM) merupakan bakal calon pasangan bupati-wakil bupati (Balonbup-wabup) yang bakal bertarung di Pemilukada Minut 9 Desember 2020 nanti, (tentunya setelah melalui proses tahapan dan pendaftaran calon).
Sebagaimana PDM yang dilontarkan beberapa pertanyaan, demikian pula yang dilakukan bawaslu terhadap SGR.
Kurang lebih setengah jam di ruang kerja Ketua Bawaslu Simon Awuy,SGR yang didampingi Decky Senduk (Pengurus Partai Nasdem) dan Kuasa Hukum Stevy Da"Costa, SH, tampak melenggang keluar dari kantor Bawaslu Minut, masuk ke dalam mobilnya kemudian berlalu sambil berpamitan kepada seluruh wartawan yang ada.
“Benar, Ibu Shintya dipanggil untuk melengkapi keterangan tentang pemanggilan Petrus Macarau, terkait saat SGR turun ke Desa SAKURA (Serawet, Kuala Batu, Rasaan), alam rangka selain bagi-bagi masker dan sembako, SGR juga membagikan sapi, buat masyarkat Muslim yang merayakan Hari Raya Qurban yang akan dilakukan esok harinya,“ beber Da' Costa.
Dikatakan Stevy, adapun kehadiran PDM disamping SGR, dapat dikatakan spontan saja.
"PDM adalah masyarkat Sakura yang kebetulan berada di tempat itu. Sebagai mitra antara eksekutif dan legislatif juga, Macarau akrab dengan masyarakat setempat, SGR pun mengajak dia untuk bersama-sama menemui masyarakat kurang mampu agar tidak keliru menyalurkan bantuannya,' pungkas Stevy sembari menambahkan, yang mana waktu itu sudah lewat pukul 18.00 wita. Waktu itu juga PDM tidak mengenakan seragam dinas ataupun atribut apa-apa.
Sementara Ketua Bawaslu Minut, Simon Awuy didampingi salah satu komisioner, Rahman Ismail membenarkan adanya pemanggilan tersebut.
“Pemanggilan seperti ini memang sudah tupoksi dari bawaslu, terutama bagi para tokoh yang memastikan akan maju pada pilkada mendatang, apalagi ada laporan dan indikasi dugaan penyalahgunaan kewenangan," beber Awuy.
Lanjutnya, apalagi PDM diketahui merupakan seorang ASN aktif yang nota-bene tidak dibenarkan untuk berpolitik selama dirinya masih berstastus pegawai negeri sipil.
“Semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh keduanya, kami anggap keduanya baik SGR maupun PDM, mereka sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan kami," tutup Awuy.
Dilanjutkan Komisiomer Rahman Ismail, jika dari beberapa temuan dan laporan itu benar adanya, Bawaslu tidak menjadi penindak atau pengambil keputusan.
"Namun tentunya kita akan.membajas dan mengkaji semaksimal mungkin apakah temuan itu akan ditindak lanjuti atau tidak. Jika lanjut, maoa kami akan menyerahkan temuan atau laporan yang benar tersebut ke ranah yang berkompeten, sesuai aturan yang ada,” tutup Ismail. (Baker)
