Hal ini adalah tindak lanjut skala prioritas dengan menaikkan gaji bagi THL dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP). Besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Sekarang ini kita akan masuk pada pembahasan RAPBD 2021. Saya sudah memerintahkan agar ada perbaikan kesejahteraan bagi PNS dan THL. Dari segi kemampuan anggaran, itu tidak masalah. Makanya saya 'memaksakan' itu dimasukkan," ujar Onibala.
Dia membandingkan gaji THL di Pemprov Sulut, begitu pula dengan TPP bagi PNS. "Dari yang saya lihat, selisihnya cukup jauh. Ini mempengaruhi kesejahteraan dan ujungnya semangat kerja. Maka dari itu guna melecut kualitas kerja harus dinaikkan. Selama anggaran kita mampu, itu tidak masalah," bebernya.
Untuk Pol PP mendapat perhatian lebih dari Onibala. Dia juga sudah memerintahkan agar gaji Pol PP dinaikkan. Pertimbangannya Pol PP sebagai garda depan penegak Perda. Apalagi di Minsel Pol PP juga melekat dengan pemadam kebakaran.
"Ini juga menjadi bagian penghargaan agar mereka dapat lebih maksimal melayani masyarakat. Intinya kesejahteraan PNS dan TGL sudah perlu ditingkatkan," jelas mantan Kepala BKD Minsel dan Pemprov Sulut.
Memperjuangkan kesejahteraan PNS dan THL, Onibala menyebutkan tidak akan menandatangani APBD apabila tidak dimasukkan kenaikan TPP dan gaji.
"Saya janji akan berjuang untuk ini dan akan menahan apabila ada upaya menggagalkan kenaikan kesejahteraan PNS dan THL. Kenapa demikian, sebab memang penting dan ujungnya juga pada peningkatkan pelayanan pada masyarakat," pungkasnya. (Meyvo Rumangan)
