Minahasa Selatan,- Penggunaan Dana desa (Dandes) yang disinyalir terjadi penyimpangan dijanjikan akan diperiksa pekan ini oleh Inspektorat Provinsi Sulut.
Bakal diperiksanya Dandes dikatakan langsung oleh Penjabat Bupati Minsel Meiki Onibala yang juga Inspektor Pemprov Sulut.
"Nantinya tiap temuan akan langsung diproses secara hukum," tegas Onibala.
Sikap berani yang diambil oleh Onibala mendapatkan banyak apresiasi. Namun diharapkan tidak berhenti sampai disitu saja. Penggunaan dana hibah KONI dan PMI juga didesak untuk dilakukan pemeriksaan.
Apalagi untuk penggunaan tahun ini, karena tidak ada kegiatan disebabkan pendemi Covid.
"Sangat bagus memang memeriksa Dandes. Apalagi sudah banyak laporan yang masuk dan sampai sekarang sepertinya hanya mengendap," sindir Pjs Bupati Minsel itu.
Sementara Ketua GMPK Minsel Jhon Senduk menyampaikan, masuknya Pemprov lewat inspektur diharapkan dapat membuka borok penggunaan Dandes termasuk dana hibah KONI dan PMI juga harusnya diperiksa.
"Kan sekarang tidak ada kegiatan namun dana hibahnya sudah cair, lalu dipergunakan untuk apa? Jangan sampai dana hibah ternyata hanya mengalir ke kantor pribadi," beber Senduk.
Lanjut dia hampir setiap tahun di PMI ada temuan oleh BPK. Sehingga sangat wajar bila diperiksa, apalagi dana hibahnya tidak sedikit.
"Tahun ini saja hanya karena Pemdemi kemudian dicairkan Rp 800 juta. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya yang ada temuan juga dikemanakan," ujarnya.
Dirinya pun dengan tegas menyatakan dukungan kepada inspektorat Pemprov untuk segera 'bersih-bersih' atas sejumlah dugaan penyimpangan dan temuan BPK.
"Kami sangat mendukung bila inspektorat Pemprov Sulut tidak berhenti di Dandes tapi juga masuk di dana hibah. Dari informasi yang kami dapatkan beberapa tahun kebelakang, BPK juga memberikan temuan untuk PMI. Nah ini dapat menjadi pintu masuk. Begitu pula KONI sehingga kita dapat tahu uang negara dipergunakan bagi masyarakat sesuai tujuan atah malah masuk kantong pribadi," pungkas Senduk. (Meyvo Rumengan)
