MJP: AMDAL dan tenaga kerja yang ada di pelabuhan Munte sekarang ini menjadi sorotan masyarakat. Dan ini tidak dapat dibiarkan
Minahasa Utara,- Politisi tangguh asal Dapil Bitung-Minut dari Partai Solidaritas Indonesia Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mendampingi Ketua Komisi 4 DPRD Sulut Brayen Waworuntu, dan anggota Vanny Legoh, Yusra Alhasil, Nursiwin Dunggio dan Melisa Gerungan, menginjakan kakinya ke Pelabuhan, Munte Kecamatan Likupang Barat.
Menurut Ketua Komisi Brayen Waworuntu, Kunjungan Kerja Komisi 4 ini bertujuan mengklarifikasi AMDAL dan tenaga kerja yang ada di pelabuhan Munte.
"Dengan mengetahui hal-ikhwal dan dinamika disini, tentu saja kita bisa bawa ke Deprov-Pemprov sebagai bahan kajian, demikian pula tentang kelengkapan pelabuhan, agar dapat dimaksimalkan," kata Ketua Komisi Brayen Waworuntu.
Sementara MJP menegaskan, AMDAL dan tenaga kerja yang ada di pelabuhan Munte sekarang ini menjadi sorotan masyarakat. Dan ini tidak dapat dibiarkan, apalagi dalam waktu dekat ini kita akan mengakhiri anggaran tahun 2020.
"Sebentar lagi kita masuk ke tahun 2021. Sayangnya ada data nama yang di temukan dalam daftar tenaga kerja di Pelabuhan Munte bukan masyarakat lokal, tapi pendatang. Harusnya di prioritaskan dulu mayoritas warga, baru berimprofisasi," tukas politisi yang dikenal paling vokal ini.
Komisi 4 sempat menyesalkan karena dalam pertemuan tingkat provinsi ini, dari Dinas Lingkungan Hidup baik kabupaten maupun provinsi, tidak ada perwakilan untuk di mintai keterangan mengenai masalah amdal.
"Tidak adanya perwakilan Dinas terkait, itu sama saja tidak jelas. Namun legalitas dan dokumem amdal akan kami dalami," ujar Melky.
"Kami sedang dalam tahap study lingkungan. Sampai sekarang ini telah memasuki laporan. Rencananya kontrak study lingkungannya akan berakhir Desember 2020," beber Qowi.
Lanjut dikatakannya, tenaga kerja ada pengembangan fasilitas Pelabuhan Laut Likupang menunjang destinasi prioritas wisata.
"Tenaga lokal ada 29 orang. Ada yang dari Munte, Mantehage, dari Batu dan dari Manado. Semuanya dari Sulawesi Utara dan sekarang hanya pembangunan terminal wisata dan laporan sudah kami masukkan ke Komisi 4 Deprov. Sedangkan nama-nama panggilan yang kami masukkan dan sudah kami klarifikasi termasuk nama-nama personel asal Munte dan Mantehage yang nanti akan disesuaikan dengan KTP mereka," tandasnya. (Baker)
