Pertemuan ini dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan tugas Pjs Bupati Minsel dan membahas tentang tidak adanya penyambutan dan fasilitas rumah jabatan dan kendaraan dinas kepada Pjs Bupati Minsel usai resmi dikukuhkan pada Sabtu pekan lalu.
Agus Fatoni menerangkan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi Pjs kepala daerah.
“Sama seperti saya difasilitasi pemerintah provinsi. Untuk tempat nginap disesuaikan dengan daerah. Yang penting Pjs karena pendatang harus difasilitasi sesuai dengan perundang-undangan,” kata Fatoni yang turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Edwin H Silangen, SE, MS.
Lanjut Fatoni, dinamika merupakan hal biasa terjadi ketika menjelang pesta demokrasi. Karenanya ia meminta seluruh Pjs dapat bersikap netral dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
“Untuk itu, kepada Pjs Bupati Minsel dan juga kepada seluruh Pjs yang menjabat bisa bertugas secara profesional dan netral,” ucapnya.
Menurut Fatoni, sikap netral tak hanya berlaku bagi Pjs kepala daerah tapi untuk seluruh birokrat sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, damai, jurdil, luber dan sehat dalam artian aman dari Covid-19.
“Karena sesuai dengan ketentuan seluruh ASN itu harus netral dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada, baik ASN yang ada di Provinsi maupun di kabupaten kota,” imbuhnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Minsel Meiki Onibala menerangkan bahwa situasi dan kondisi Minsel berjalan kondusif. Terkait fasilitas kendaraan dinas dan rumah dinas, ia menyebut tengah diperbaiki sesuai keterangan dari Pemkab Minsel.
“Untuk kendaraan dinas sedang rusak dan rumah dinas sementara diperbaiki,” tandasnya. (*/ven)
