Manado,- Politik identitas (Agama) dan representasi politik (Etnis) yang pernah mewarnai pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta periode 2018-2022 lalu kini mulai merambah ke daerah, termasuk di Sulawesi Utara.
Kampanye terbatas yang sementara bergulir ini mulai dimanfaatkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menggunakan teori politik identitas dan representasi politik yang muaranya mengancam persatuan dan kesatuan warga Sulawesi Utara yang selama ini dikenal dengan daerah toleransi.
Tak pelak, Calon Wakil Gubernur Steven Kandouw angkat bicara. Dirinya menegaskan bagi para kontestan yang lain untuk menjauh dari politik identitas.
“Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial," ujar Steven Kandouw kepada wartawan, Rabu (21/10/2020) di kediaman calon gubernur Olly Dondokambey, Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara.
Menurutnya, kampanye politik identitas adalah tindakan yang tidak terpuji serta bertentangan dengan Pancasila khususnya Sila Ke-3, Persatuan Indonesia.
“Hati-hati, kami tidak akan tinggal diam dengan cara-cara kampanye seperti itu (politik identitas),” ungkap Wakil Gubernur yang sementara cuti kampanye itu.
Masyarakat diminta jangan mau diadu dan terpengaruh dengan kampanye politik identitas dan representasi politik itu.
“Kampanye boleh, tapi yang kita adu adalah program, kompetensi kepemimpinan, rekam jejak pemimpin, agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin Sulawesi Utara," urainya.
Steven Kandouw pun berpesan kepada wartawan untuk jangan mentolerir berita-berita yang berbau politik identitas.
“Tolong jangan ditolerir berita berita seperti itu. Tidak baik dan sangat berbahaya,” pesannya. (ven)
