MINSEL, Komentar.co - Sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program kerja yang tertuang pasa visi misi Franky Donny Wongkar-Petra Yani Rembang (FDW-PYR) dimasukkan pada APBD 2021.
Hal ini wajar karena nantinya pemerintahan tahun depan sudah di bawah pemerintahan FDW-PYR.
"Kami bukan hanya mendorong, tapi mendesak agar visi dan misi FDW-PYR yang dimasukkan ke dalam APBD 2021. Ingat pada bulan Februari nanti mereka yang akan memimpin Minsel. Kan tidak lucu bila mereka menjalankan pemerintahan yang tidak sesuai dengan visi maupun misinya," sebut tokoh masyarakat (Tomas) Minsel, Wiliam Pasla.
Lanjut menurutnya, pada program-program FDW-PYR sangat menyentuh kepentingan masyarakat. Sebut saja dana duka, insentif bagi Lansia dan tokoh agama, pengadaan seragam sekolah, ambulance serta lainnya. Belum lagi tunjangan bagi PNS dan kenaikan gaji bagai Tenaga Harian Lepas (THL).
"Biarkanlah masyarakat dapat segera mendapatkan program-program kerakyatan dari FDW-PYR. Jangan biarkan warga harus menunggu sampai 2022. Usulan kami, segera lakukan sinkronisasi anggaran di APBD," ujarnya.
Nah disini peran dari TAPD dan DPRD yang kami harapkan segera melaksanakan sinkronisasi tersebut. Maka dari itu sebagai tokoh masyarakat dan pemerhati Minsel eksekutif dan legislatif harus segera duduk bersama, urainya.
Menyangkut plafon anggaran sinkronisasi, menurut Pasla jangan sampai hanya 50 persen dari program FDW-PYR. Harusnya mendominasi anggaran, sehingga memang komitmen kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah dapat berjalan.
"Dari informasi yang kami terima, nilai sinkronisasi hanya Rp 50 miliar. Menurut kami itu sangat kecil bila dibandingkan APBD yang mencapai Rp 1 triliun. Harusnya dapat lebih besar guna mengakomodir visi serta misi. Nah memperjuangkannya kami sudah mengajukan audiens dengan DPRD serta TAPD. Ini sebagai semangat perubahan yang benar-benar dinanti masyarakat," pungkasnya. (Meyvo)
