Minahasa Selatan, - Bila tidak ada pergeseran jadwal, Franky Donny Wongkar-Petra Yani Rembang (FDW-PYR) akan resmi memimpin Minahasa Selatan (Minsel) pada bulan Februari tahun depan.
Dengan masih tersisa kurang lebih dua bulan, diharapkan Tetty Paruntu dapat mengakhiri jabatannya dengan menciptakan peralihan kekuasaan yang mulus.
Harapan agar Tetty dapat menciptakan iklim yang kondusif di peralihan kekuasaan diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD Perindo Minsel, Meyvo Rumengan.
Menurutnya iklim kondusif dengan memerintahkan seluruh PNS dapat bekerja sesuai Tupoksi dan paling utama tidak melakukan aksi 'boikot'.
"Apapun hasil Pilkada, pemerintahan tetap harus berjalan. Pelayanan tidak boleh berhenti, apalagi bila ada aksi 'boikot'. Ini bisa mulus bila Tetty sebagai bupati menciptakan iklim kondusif, tidak seperti saat cuti ataupun setelah cuti. Biar bagaimanapun masyarakat harus yang diutamakan. Kepada PNS juga harus tetap profesional dengan menjalankan tugas seperti biasa," pintanya.
Terkait penyusunan APBD, Rumengan berharap apa yang menjadi program FDW-PYR seperti tunjangan bagi Lansia, tokoh agama dana duka dan lain-lain dapat terakomodir.
Alasannya, pemerintahan Minsel di tahun 2021 sudah berada ditangan FDW-PYR. Jangan malah terjadi usaha-usaha menggagalkan. Ini sangat penting karena APBD dapat dikatakan sebagai cerminan dari pemerintahan.
"Secara yuridis Bupati Minsel masih ibu Tetty, tapi tahun depan sudah pak Frangky dan pak Petra. Sehingga APBD 2021 akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Karenanya sangat layak bila nantinya APBD mengakomodir program mereka. Jangan sampai terjadi di APBD 2020 yang ditetapkan lewat Perkada. Kan sangat tidak etis bila ini terjadi karena akan banyak program terbengkalai," sebut.Meyvo.
Lanjut dikatakannya, kepada legislatif juga sudah sewajarnya menjalin sinergitas bersama eksekutif, terutama Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Meskipun saat ini kabinet yang bekerja masih bentukan Tetty. Sinergitas ini penting agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Sebab ketidakharmonisan hubungan kedua lembaga justru akan menyengsarakan masyarakat dan legislatif itu sendiri.
"Untuk Perindo melalui keanggotaan di DPRD siap mendukung diakomodirnya program FDW-PYR di APBD 2021. Terutama program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dengan demikian jauhkan adanya upaya-upaya penggembosan apalagi pemaksaan Perkada. Namun kami masih yakin baik eksekutif maupun legislatif tidak menginginkan hal seperti ini. Mari torang bangun bersama Minsel agar masyarakatnya sejahtera," pungkas Rumengan. (Red)
