Dandes Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dandes sekaligus meminimalisir resiko hukumnya, Tamuntuan mengingatkan para Kapitalaung (Kepala Kampung/Desa) agar Dandes dikelola dengan baik sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan itu disampaikan langsung Tamuntuan dihadapan 145 Kepala Desa, atau Kapitalaung (Kapitalaung) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaran Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kampunb se-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilaksanakan di Pondopo (Rumah Dinas Bupati), Kamis (09/6/2022).
Tamuntuan meminta Kapitalaung dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan benar untuk kemajuan pembangunan masing-masing desa. Namun, Ia juga tidak lupa mengingatkan agar jangan sampai terlibat permasalahan hukum dalam mengelola Dana Desa (Dandes).
“Jangan sampai ada Kapitalaung di Sangihe yang terlibat dengan permasalahan Hukum dalam mengelola Dandes," tegas Tamuntuan.
"Kalian (Kapitalaung, red) punya pertanggung jawaban atas semua keuangan yang mengalir di desa entah dari ADD, APBN atw APBD, tentunya semua harus di pertanggung jawabkan,” sambungnya.
Lanjut, Tamuntuan menambahkan tranparansi pengeloaan Dandes tidak kalah penting sehingga masyarakat dapat mengetahui pemanfaatan dari anggaran yang diterima untuk masing-masing desa.
“Semua harus di publikasikan kepada masyarakat, buatkan spanduk untuk semua kegiatan, agar masyarakat yang ada di kampung bisa mengetahui setiap anggaran yang di pergunakan untuk apa saja, dan yang di lakukan oleh kepala desa serta perangkat," ujar Pj Bupati mengingatkan.
Turut hadir pada Rakor ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (PMDD) Sangihe Frans Porawow, Camat se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Kapitalaung. (Yan)
