Notification

×

Iklan

Wagub Kandouw: Penanganan Masalah Stunting Harus Dilakukan secara Komprehensif

Friday, June 3, 2022 | 12:34 WIB Last Updated 2022-06-03T16:21:58Z

SULUT, Komentar.co -
Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengakui masalah stunting menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi), katanya, menginginkan agar penanganan stunting dilakukan secara komprehensif, masif dan terstruktur.

“Masalah stunting ini selalu di-underline pak presiden baik di rapat pleno dan kegiatan lainnya. Masalah stunting selalu ditanyakan. Itu jadi perhatian serius pemerintah pusat, agar kita terus gelorakan upaya penurunan stunting,” ungkap Wagub Kandouw saat membuka kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Pelaksanaan dan Aksi Konvergensi 4 Kabupaten Lokus Penurunan Stunting Tahun 2021 di Provinsi Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Kamis (02/06/2022).

Kandouw mengungkapkan, ada empat kabupaten di Sulut yang menjadi lokus penurunan stunting yakni Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Bolmong, Bolmong Selatan (Bolsel) dan Bolmong Utara (Bolmut).

“Ini bukan berarti 11 kabupaten/kota lainnya tidak di-underline. Kita harus perhatikan hal ini, karena semua juga berpotensi,” tegasnya.
Menurutnya, ada sejumlah hal penting yang patut diperhatikan pemerintah daerah (pemda) baik provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder terkait.

“Pertama soal data. Ini penting, dan tidak boleh main-main soal data. Datanya harus akurat, perlu koordinasi tentunya supaya program ini tepat sasaran dan berjalan baik,” ujarnya.

Kedua, kata Kandouw, soal infrastruktur yang perlu diperhatikan bersama.

“Masalah stunting harus terintegrasi karena spektrumnya luas. Ini juga masalah infrastruktur, masalah sanitasi misalnya. Ini juga menyangkut kebersihan,” bebernya.

Ketiga, Kandouw menyebut soal kultur yang mempengaruhi potensi timbulnya stunting.

“Pernikahan dini contohnya. Ini bahaya kalau sampai jadi kultur atau budaya. Sudah pasti, 50 persen anak yang lahir dari pernikahan dini berpotensi stunting. Masalah ekonomi dan perceraian juga berpotensi terjadi,” sebutnya.

Kandouw pun mengapresiasi adanya upaya lewat konvergensi, yaitu tindakan yang dilakukan secara terintegrasi terkoordinasi.

“Masyarakat kita harus diendors, baik soal kebersihan dan keimanan mesti berjalan seiringan. Tokoh-tokoh agama harus dilibatkan agar efektif penanganan stunting,” pungkas Kandouw yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulut.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Jenny Karouw dalam laporannya menjelaskan kabupaten lokus, yakni apa saja yang sudah baik dan perlu ditingkatkan.

“Berbagai hal yang inspiratif, replikatif dan inovatif dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Provinsi Sulut dilakukan dengan memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota se Sulut,” jelasnya.
Maksudnya, lanjut Karouw, sebagai pembelajaran dalam meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi.

“Selain itu untuk mengapresiasi kinerja kabupaten lokus dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulut,” urainya.

Karouw juga menyampaikan stunting masih tinggi, dengan catatan 21,6%.

“Laporan dari Puskesmas angka previlanesi stunting mencapai 3.134 atau 3, 10 persen,” imbuhnya.

Kegiatan penilaian empat kabupaten lokus, dibarengi dengan pelaksanaan pameran yang menampilkan berbagai upaya menekan stunting.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni dinas terkait baik provinsi dan pemda kabupaten/kota serta BKKBN Perwakilan Sulut. (*/ven)
×
Berita Terbaru Update