Minahasa Utara - Elektabilitas pasangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Joune J E Ganda SE.MAP dan Kevin William Lutulung SH. MH (JG-KWL) sejak dilantik 5 April 2022, terus meroket menuai apresiasi di belantara dunia pemerintahan mengungguli kabupaten kota lain di Indonesia.
Berbagai kegiatan dan terobosan pun dilakukan JG-KWL, sehingga dalam waktu singkat, nama pasangan milenial ini langsung top-markotop di jajaran pemerintah daerah sampai ke pusat.
Namun, dari sekian kegiatan luar biasa yang dilakukan JG-KWL, yang wajib diketahui masyarakatnya, sangat disayangkan seakan ada oknum (pihak) yang menghalang-halangi.
Alhasil, banyak kegiatan JG-KWL untuk kesejahteraan rakyatnya viral diluar Minut padahal harusnya rakyat Minut yang tahu perjuangan pasangan bupati-wabup pilihan mereka membahagiakan rakyatnya.
Sesuai investigasi media ini, penyebab menurunya elektabilitas dan melemahnya informasi kiprah JG-KWL memanjakan rakyatnya ternyata berasal dari wartawan/media.
"Saya tidak bisa beraktivitas maksimal dalam premberitaan, sebab keterbatasan anggaran selaku media yang bermitra dengan Pemkab Minut, Hasil kerjasama perbulan berupa Dana Advertorial sangat minim karena Dinas Kominfo tidak transparan dalam penggunaan anggaran," aku salah satu wartawan Biro Minahasa Utara, Senin (25/07/2022).
Diketahui, selama sejarah Kabupaten Minahasa Utara ada, bari dijaman pemerintahan JG-KWL wartawan lakukan unjuk rasa akibat kecewa terhadap kinerja Dinas Kominfo Minut.
Sepeninggal Kadis Kominfo (dinon-job), dinas yang berkompeten mengurus pemberitaan bupati-wabup dan jajaran, tetap saja memainkan instrumen lama, yaitu secara diam-diam menerima para wartawan/media titipan dari luar Minut untuk bekerjasama.
Kendati mereka tidak pernah ada kordinasi dengan organisasi wartawan Biro Minut, mereka tetap di akomodir, dan diduga kuat masuk melalui orang (pejabat) Pemkab Minut.
Angaran pun ludes digerogoti wartawan/media yang tidak diketahui nama dan asal-muasalnya, sementara jerih-payah JG-KWL dapat dikata MUBAZIR karena berita-berita yang dimuat malah dibaca oleh masyarakat luar Minut.
Menariknya, walau mereka tidak pernah hadir dalam peliputan, namun disaat mau pencairan, mereka selalu hadir untuk menanda tangani pencairan.
"Nanti sesudah mereka cair, barulah kami dipanggil menanda tangani bukti tayang kami yang dibatasi hanya 1-2 advertorial," bebernya.
Praktik mencairkan media luar Minut terus berlangsung aman, sementara para wartawan/media Biro Minut semakin kesulitan baik dalam informasi kegiatan bupati/wabup dan para Kepala OPD.
Sudah mis informasi, anggaran juga seakan dimutilasi, sehingga kebanyakan wartawan setempat memilih masa bodoh daripada bekerja maksimal, namun wartawan/media dari luar Minut malah yang panen.
"Ada apa dengan Kominfo, saya satu bulan dapat 2 sampai 3 advertorial, sementara media-media siluman dicairkan sampai 5-6 advertorial, bahkan lebih" keluh wartawan Biro Minut lainnya.
Pihaknya menyesalkan hal itu, karena selain wartawan Biiro Minut dirugikan, Pemkab Minut terutama JG-KWL juga sangat dirugikan.
"Dinas Kominfo harusnya memprioritaskan Wartawan Biro Minahasa Utara, nanti kalau ada kelebihan anggaran, silahkan dibijaksanai ke wartawan/media baru atau media luar. Bukan sebaliknya, kami berebutan sisa anggaran, dan pemberitaan Pemkab Minut justeru dikonsumsi maayarakat luar," tukas wartawan Biro Minut lainnya.
Dugaan Dinas Kominfo main mata dengan wartawan/media luar Minut semakin jelas (ada buktinya).
Satu hal lagi yang sangat tidak mengenakan wartawan adalah, sikap Dinas Komindo yang saling lempar tanggung jawab ketika Wartawan menanyakan hak advertorial.
"Saya tanya Pak Kadis, dia jawab, tanya ke Kabid, dan sebaliknya. Oknum-oknum seperti ini sangat tidak pantas dipertahankan dalam Kabinet JG-KWL. Semoga Pak Bupati dan Wabup menyikapi hal ini. Dan sebelum terlambat, sebaiknya wartawan/media yang tidak sesuai, segera dikeluarkan saja," harap para Wartawan Biro Minahasa Utara. (Baker)
