MINUT, Komentar.co - Dugaan korupsi Dana Belanja Media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi buah bibir masyarakat Minut. Pasalnya, Pemkab Minut baru saja mendapat pujian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal engelolaan keuangan daerah.
Wacana refolusi mental yang disenandungkan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung pun menuai tanda tanya masyarakat Minut.
"Mana revolusi mental yang diberitakan, sementara dana untuk wartawan saja, nekat digerogoti, apalagi dana lainnya," ujar Anton Sembel warga Airmadidi.
Skandal petak umpet dana belanja yang tidak pernah dipisahkan oleh Dinas Kominfo Minut sejak Tahun 2021 silam, memang sangat merugikan wartawan. Namun sebaliknya, modus kecurangan ini sangat ampuh dan menguntungkan bagi para pejabat/ASN untuk mencuri APBD dengan modus menitip anggaran kepada media-media dari luar Minut.
"Sudah dicurangi dengan menggabung Dana Belanja Media dan Dana Belanja Umum sehingga merugikan kami, masih juga mereka menitip anggaran kepada media-media siluman rekrutannya tanpa berkordinasi dengan kami," sembur beberapa Wartawan Biro Minahasa Utara.
Menariknya, Kadis Kominfo yang dinon-jobkan beberapa waktu lalu ternyata kembali menjabat di instansi yang sama.
"Padahal saat bupati sebelumnya, dibawah pimpinan Kadis itu, dana kami dizolimi. Saat pasangan JG-KWL, dia juga Kadis yang melakukan praktik yang sama, sehingga kami demo sampai dia dinon-job, entah diback-up oleh orang kuat mana, dia sangat sakti, tetap kembali ke jabatan lama dengan modus yang sama pula," cecar wartawan Biro Minut kecewa.
Sementara itu Kadis Kominfo Drs Theodorus Lumingkewas yang dikonfitmasi seorang wartawan Biro Minut, mengakui anggaran APBD 2022 di dinas Kominfo sudah minim dan tidak memungkinkan untuk mengakomodir tagihan kerjasama media.
"Saya baru menjabat dan anggaran setelah diberitahukan ternyata sudah habis dan ini sudah saya laporkan kepada Pak Bupati," bebernya.
Terkait kerjasama ke depan, Lumingkewas berjanji akan dilakukan penataan kembali media yang bekerjasama dengan Pemkab Minut, melalui persyaratan-persyaratan yang juga sudah diadopsi oleh kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara.
"Kami akan tata kembali sehingga yang bekerja sama adalah media yang kompenten dan memiliki wartawan yang jelas bertugas di Minut," katanya tanpa menyentil akan meng-SK-kan media yang terkontrak nantinya.
Menyikapi aib paling memalukan dimana Pemkab Minut berani main api dana media yang baru pertama terjadi di Sulaweai Utara, justeru dijaman kepemimpinan JG-KWL yang baru saja mendapat opini WTP dari BPK RI, oleh Sekjen LSM LP3S Calvin Limpek angkat bicara.
"Tindakan dan dugaan konspirasi yang dilakukan Dinas Kominfo dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap rekan-rekan wartawan saya nilai terlalu berani dan nekat, sebab wartawan adalah pembuat berita yang mampu menghitam-putihkan suasana," ujarnya.
Limpek yang pernah menjadi wartawan Biro Minut dan Biro Bitung ini juga mengingatkan dinas dan OPD terkait, untuk secepatnya memperbaiki semua itu, sebab dampaknya sangat besar untik kepemimpinan JG-KWL.
"Kami pendukung JG-KWL tentu saja was-was, mengingat praktik ini justeru dapat mengikis elektabilitas beliau-beliau (JG-KWL, red) dimata masyarakat. Makanya saya sarankan Pak Bupati dan Wabup secepatnya ajak Wartawan Minut duduk bersama, bertukar pikiran, dan cari solusi, untuk meredam gejolak ini," imbaunya.
Lanjut Calvin, pejabat sehebat mantan Gubernur Alm. Sarundajang saja mengatakan, wartawan adalah corong pemerintah dan gambaran sukses atau tidaknya kepemimpinan seorang kepala daerah, bahkan Kepala Negara.
"Saya tahu persis kinerja jurnalis. Kenapa dinas terkait merekrut yang dari luar Minut, padahal ada puluhan wartawan/media lokal disini. Sekali lagi saya bicara, demi kebaikan dan elektabilitas JG-KWL supaya kedepan nanti, elektabilitas JG-KWL tetap bertengger diatas, sebab kebanyakan wartawan Biro Minut adalah pribumi dan punya massa. Dengan begitu, saya optimis kepemimpinan JG-KWL, tetap yang terbaik," tandasnya. (Baker)
