 |
| Pj Bupati Sangihe, dr Rinny Tamuntuan didampingi Ketua DPRD Sulut Andi Silangen saat menyambangi Kemensos RI. Foto: Istimewa |
JAKARTA, Komentar.co - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan terus berupaya memperjuangkan usulan kepemerintah pusat agar gelar Pahlawan Nasional dari Sangihe yakni Bataha Santiago ke Pemerintah Pusat dapat dikabulkan.
Selasa (21/02/2023), Bupati Sangihe didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Anggota DPRD Sulut Arthur Kotambunan berkunjung Kementerian Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI di Jakarta.
Bupati Tamuntuan bersama rombongan diterima langsung oleh Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini, membahas lumbung pangan, rehabilitasi sosial dan penerima PKH yang di butuhkan oleh kecamatan terluar, serta usulan Pahlawan Nasional Bataha Santiago, yang pada saat ini masih belum ditetapkan.
Pihaknya sangat berharap, untuk kali ini, harapannya segera direstui oleh pihak terkait, mengingat dirinya terbeban oleh tanggungjawab sebagai kepala daerah yang mengemban amanah rakyatnya.
Pasalnya, ini merupakan kali ketiga Pemda Sangihe mengusulkan status Pahlawan ini. Sebelumnya juga Gubernur Sulawesi Utara, sudah merekomendasi.
"Saat ini juga kami sudah menyelesaikan kelengkapan dokumen usulan pahlawan nasional. Dan kunjungan kami kali ini, masih tetap akan mengusulkan untuk Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional dari Nusa Utara," tutur Pj Bupati Rinny Tamuntuan.
"Semoga Ibu Direktur bisa membantu serta dapat memperjuangkan usulan Pahlawan Nasional dari Nusa Utara, sebab ini kali pertama masyarakat daerah perbatasan RI (Kabupaten Sangihe) mengajukan kerinduan mereka," tandas Bupati Tamuntuan.
Sementra terkait nasib masyarakat perbatasan Kabupaten Sangihe dengan Negara Filiphina, Ketua DPRD Sulut Andy Silangen menuturkan, salah satu kebutuhan jaminan sosial yang sangat di perlukan khsusunya masyarakat yang ada di kecamatan terluar, sangatlah diharapkan dan menjadi perhatian oleh pemerintah pusat melalui Kemensos RI.
"Bantuan skala prioritas sangat dibutuhkan mereka, sebab mereka adalah rakyat Indonesia, yang justeru lebih dekat menyeberang ke Filiphina, daripada ke Ibukota Provinsi Sulut. Perlu diketahui, biaya hidup disana sangat tinggi. Semoga usulan kami ini dapat dipertimbangkan," pintanya.
Begitupun dengan usulan Pahlawan Nasional Bataha Santiagi, timpal Silangen, Dia adalah salah satu orang Nusa Utara yang luar biasa memperjuangkan nilai-nilai moral yang baik dan strategis.
"Perjuangan Bataha Santiago untuk Nusa Utara sangatlah berarti bagi rakyat, dan kami akan tetap mengusulkan Bataha Santiago supaya diakui sebagai Pahlawan Nasional dari Nusa Utara satu-satunya, mengingat sampai sekarang ini kita belum memiliki Pahlawan yang mampu membuat bangga wawasan kebangsaan kami, apabila daerah kami yaitu dapil saya, terdapat seorang Pahlawan Nasional," tutup Silangen.
Dewi Suhartini Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, merespon baik usulan yang di sampaikan terkait jaminan sosial daerah terluar, dan juga harapan Bupati untuk status Pahlawan Nasional Nusa Utara yang ďiusulkan pula oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut.
“Walaupun masih belum di tetapkan Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional, kami akan tetap membantu proses kelengkapan dokumen Pahlawan Santiago agar bisa di tetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Dan untuk jaminan sosial masyarakat yang ada di kecamatan terluar, Kemensos melalui Ibu Menteri pasti akan menindaklanjuti kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk masyarakat,” ujar Suhartini.
Selesai pertemuan dengan Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Tim Bupati Sangihe melanjutkan pertemuan dengan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI dalam rangka Usulan Jaminan Sosial.
Tamuntuan kepada Ditjen menjelaskan dalam waktu kurang lebih sebulan yang lalu, di awal tahun 2023 dan akhir tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami bencana alam, seperti badai, banjir, gelombang pasang dan tanah longsor.
"Bencana yang di alami Kabupaten Sangihe ini membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Sebab akibat bencana alam ini, banyak lokasi bencana yang membutuhkan perhatian berupa perbaikan infrastruktur dengan anggaran lumayan besar. Dimohon Dirjen Perlindungan dan Jamsos bisa membantu dalam upaya perbaikan fase bencana yang di alami daerah kepulauan sangihe,” himbau Rinny.
Permintaan masyarakat Kabupaten Sangihe melalui Bupati Rinny Tamuntuan, ibarat dayung bersambut. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI memberikan apresiasi dan akan menindak lanjutinya.
”Hal-hal yang di sampaikan oleh Bupati Sangihe akan kami tindaklanjuti se-segera mungkin, dan di mohon untuk usulan penguatan proses percepatan ini, segera di buat agar bisa langsung di fasilitasi ke Menteri Sosial RI untuk di tindak lanjuti," saran Dirjen. (Yan)
