 |
| Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rivon David |
SANGIHE, Komentar.co - Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yaitu BBM jenis Minyak Tanah (Mitan) menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pasalnya, krisis Mitan di daerah kepulauan ini tergolong awet, seakan tidak pernah dapat ditanggulangi.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bagian Perekonomian menyampaikan, dari 15 (lima belas) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, ada tiga (3) kabupaten kepulauan yaitu,Talaud, Sitaro dan Sangihe yang masuk dalam satu kuota.
"Dari dulu sampai sekarang kuota Minyak Tanah untuk tiga kabupaten ini memang agak susah bertambah, tetapi kami sebagai pemerintah daerah Bagian Perekonomian terus berupaya memberi usulan-usulan penambahan kuota," tutur Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Sangihe, Rivon David.
Lanjut Rivon, dilihat dari jumlah pembanding, KK (Kartu Keluarga) sudah berubah dari beberapa tahun lalu. Sementara dari jumlah keselurahan dari kabupaten kepulauan Sangihe, kurang lebih 8000, 200 ribu, 40.000 kilo liter atau 8000.000, 200 ribu 40 kilo liter dan tersebar 302 pangkalan minyak, dan tiga agen penyalur Minyak Tanah.
"Jadi, secara teknis kita tetap lakukan permintaan penambahan kuota Minyak Tanah ke pemerintah pusat melalui Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengingat usulan ini merupakan hal pertama. Dan nantinya ada pertimbangan dari pemerintah pusat yang ditangani oleh BPA MIGAS," urainya.
Untuk menunggu harapan penambahan kuota itu terealisasi, Rivon berharap agar masyarakat memaklumi dahulu, sampai apa yang diharapkan dapat terwujud.
"Pemerintah berharap kerjasama yang baik dari masyarakat, untuk berupaya menghemat stok Mitan yang ada. Jangan menampung untuk tujuan pribadi dan semoga dalam waktu singkat penambahan kuota yang kita harapkan dapat terwujud," pungkasnya. (Yan)
