 |
| Bupati Minahasa Selatan, Franky D Wongkar, SH. Foto: Istimewa |
MINSEL, Komentar.co - Bupati Franky Donny Wongkar bersama Wakil Bupati Petra Yani Rembang berhasil membawa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menduduki peringkat kedua dalam hasil penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
Pemkab Minsel terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian MCP-KPK Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 berdasarkan data Per Tanggal 25 Januari 2023 berada di posisi Terbaik kedua Se- Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi wujud capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola terus menunjukkan perbaikan.
Prestasi tersebut menunjukan keberhasilan Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) dalam melakukan evaluasi dan perbaikan atas sistem tata kelola organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Franky D Wongkar menyebut, pencapaian ini berkat sinergitas semua stakeholder.
"Terkhusus pengawasan intern melalui Inspektorat Daerah yang bekerja maksimal," kata Bupati Wongkar.
Lanjut Wongkar, ini juga berkat kerjasama semua elemen di Pemkab Minsel, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program kerja.
"Serta pendampingan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan BPKP, sebagai upaya pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah dalam pembangunan di Minsel. Kami berharap capaian MCP ini terus bergerak naik,” ujarnya.
Diketahui, Monitoring Center For Prevention merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.
Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa. (Meyvo/Jem)
