 |
| Pembukaan Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kota Manado, Rabu (03/05/2023).
Rakerda Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengusung tema “Sinergitas dan Kolaborasi” dihadiri Kepala BKKBN Pusat, dr Hasto Wardoyo dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (SK).
Gubernur Olly pada kesempatan itu menyampaikan harapan dari Presiden Ir Joko Widodo (Jokowi) bahwa percepatan penurunan angka stunting di Sulut berjalan baik dan berada dibawah angka stunting nasional.
“Tapi ini kita dorong terus supaya bisa turun sesuai target," kata Gubernur Olly.
Lanjut top eksekutif Sulut ini, salah satu upaya Pemprov Sulut mengatasi persoalan stunting yaitu dengan dibangunnya Rumah Sakit Ibu dan Anak.
“Tujuannya supaya ada perbaikan-perbaikan sekaligus tempat edukasi bagi ibu hamil. Bagi ibu hamil kurang mampu itu kita bawa ke rumah sakit ini. Kita berikan asupan gizi, supaya bayinya lahir nanti sehat terhindar dari stunting,” ungkapnya.
Disamping itu, Gubernur Olly juga mengapresiasi terbentuknya tim percepatan penurunan stunting serta telah dikukuhkannya Bunda Pendamping Keluarga di Sulut.
“Tim pendamping keluarga ini ada disetiap desa. Kalau di Sulut ada sebanyak 1.500 an desa, pastinya akan sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan stunting,” jelas Olly.
Orang nomor satu di Sulut ini juga mengakui bahwa dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing, pentingnya faktor kesehatan bagi para generasi muda.
“Nah, ini juga butuh peran ibu-ibu. Tadi di acara HRG PKK, saya juga sampaikan peran dari ibu-ibu sekalian sangat penting dalam menangani stunting,” harap Olly.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada perwakilan BKKBN Sulut yang terus bersinergi dan berkomunikasi sehingga koordinasi penanganan stunting bisa lebih baik.
Selain itu, Gubernur Olly berharap pemerintah di kabupaten dan kota dapat berperan aktif dalam percepatan penanganan Stunting.
“Bupati dan walikota juga diharapkan untuk bisa lebih aktif. Ada anggaran tambahan asupan yang dapat dipergunakan untuk menangani stunting. Kita akan dorong program pusat supaya terus berjalan baik di Sulut,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dari BKKBN Sulut bersama mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting, termasuk program Bangga Kencana yang merupakan program prioritas dari Presiden RI.
Hasto menyebut angka stunting di Sulut yakni 20,5 lebih rendah dari angka stunting nasional yakni 21,6 persen.
"Kepala Negara mendorong program ini dalam menghadapi era Bonus Demografi, generasi emas yang menjadi generasi penanggungjawab pada tahun 2045 nanti. Kita harus siapkan SDM tentunya supaya generasi kita produktif,” katanya.
Pentingnya persiapan SDM kata Hasto, karena pada tahun 2035 nanti akan dapat melihat perbandingan antara warga usia produktif yang bekerja dan tidak bekerja.
“Makanya, program Bangga Kencana dan Penurunan Stuntung mesti terus dioptimalkan. Itu harus kita mulai bersama dari keluarga. Kita harus libatkan mitra TNI/Polri. Harus gotong royong dan ini menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Sementara, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju dalam laporannya menyebutkan, dalam Rakerda tersebut telah diawali dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis, yang dilanjutkan dengan diskusi teknis terkait program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Hadir juga dalam Rakerda ini, Ketua TP PKK Sulut Rita Dondokambey-Tamuntuan yang juga telah dikukuhkan sebagai Bunda Pendamping Keluarga oleh Kepala BKKBN Pusat, Sekretaris dr Kartika Devi Tanos, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Kepel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Sulut, Instansi terkait Pemprov Sulut dan Pemda Kabupaten/Kota, Akademisi dan tamu undangan. (ven/*)
