 |
| Kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Hasil Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Utara. |
SULUT, Komentar.co - Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven O E Kandouw mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menargetkan penurunan stunting berada di angka 14% pada tahun 2024 mendatang.
Wagub Steven Kandouw mengatakan, untuk mencapai target tersebut diperlukan effort atau usaha yang melibatkan banyak pihak.
“Angka stunting di Sulawesi Utara saat ini cukup tinggi berada di angka 20,5%. Makanya butuh komitmen bersama baik kepala daerah di kabupaten/kota dan semua stakeholder terkait,” ungkap Kandouw dalam kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Hasil Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Provinsi Sulut di Hotel Sentra, Minahasa Utara, Senin (29/5/2023).
Kandouw menyampaikan, agar peran stakeholder dapat diperluas. Bahkan TP PKK juga dijadikan ikon penanggulangan stunting dengan panduan kisi-kisi maupun roadmap yang sudah jelas. Juga dana dari berbagai sumber seperti APBD, Kemenkes yang dimana tahun ini mengalami kenaikan signifikan, dan ditambah dana transfer daerah untuk menangani stunting.
“Semua sudah lengkap, yang kurang adalah komitmen. Semua sudah on the track dengan berbagai upaya sampai tambahan asupan. Jangan kendor, butuh komitmen bersama mengenai stunting ini,” sebut Kandouw.
Dirinya mengakui, penurunan angka stunting di Bumi Nyiur Melambai menjadi perhatian serius Pemprov Sulut. Hal tersebut sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, penurunan stunting hingga akhir tahun 2023 di Sulut ditargetkan mencapai angka 15%.
“Kami sangat serius dalam upaya iktihar semangat pencegahan stunting ini. Kiranya pihak terkait lebih concern dengan percepatan penurunan stunting. Saya mengetuk hati bapak ibu, terutama kepala daerah dan wakil serta pihak terkait yang punya benang merah dengan ini, mari momentum ini kita evaluasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat Dr dr Hasto Wardoyo, ,Sp.O.K (K) yang hadir secara daring menyampaikan sambutannya.
Hasto Wardoyo berterima kasih kepada Pemprov Sulut yang sudah mengajak semua mitra kerja untuk menuntaskan masalah stunting di Sulawesi Utara.
Ia menyebut, Sulawesi Utara mempunyai modal besar yang baik, karena angka rata-rata kelahiran pada remaja sudah di bawah angka nasional sudah menurun.
“Provinsi Sulawesi Utara menjadi contoh karena berada pada angka 2,1, di bawah rata-rata nasional. Dan kematian ibu hamil masih berada di atas rata-rata nasional 230/100.000, dimana setiap 100.000 ibu melahirkan terdapat 230 kematian ibu hamil,” jelasnya.
Hasto Wardoyo menuturkan, angka kematian nasional berjumlah 189, angka kematian bayi berada di atas sedikit rata-rata nasional yaitu 16/1000.
“Dan di Sulut 17/1000 derajat kesehatan bangsa ditentukan oleh jumlah kematian ibu dan kematian bayi. Ini akan lebih baik ketika melakukan program percepatan penurunan stunting,” tuturnya.
Dirinya menyarankan agar melakukan evaluasi sesuai yang ada di dalam Pepres dan Ranpasti, serta akukan evaluasi 9 layanan intervensi specific sesuai yang ada dalam Peppres Nomor 72.
Begitu juga dengan pemberian makan tambahan, lanjutnya, dimana kelemahannya pada bayi di usia 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih kurang optimal dan juga pemberian makanan tambahan masih rendah.
Hasto Wardoyo berharap masalah makanan tambahan dapat dicarikan solusi mengoptimalan anggaran yang ada di pemerintah daerah.
“Dharapkan kepada Kaper BKKBN Provinsi Sulut dan Tim Satgas Provinsi Sulut untuk melihat indikator-indikator, karena inilah yang akan menjadi bahan penilaian ketika Menpan RB juga memberikan penilaian terkait dengan kinerja stunting. Begitu juga dari Kemendagri sesuai Perpres,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Sulut, Ketua TP PKK Sulut, Kaper BKKBN Sulut, Sekprov Sulut, para bupati/wali kota dan wakilnya di Sulut, para pejabat dan stakeholder terkait. (ven/*)
