Sulawesi Utara - Dugaan Rekrutmen KPU-Bawaslu didaerah dengan transaksional pernah disenandungkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia ( dikutip dari media online detikNews ) pada Senin, 29 Mei 2023 silam.
Doli mengatakan kalau dirinya mendapat banyak aduan soal proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah, makanya dia meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk berhati-hati.
"Saya mau menyampaikan satu hal ya, mengingatkan kita semua saya mendapatkan banyak masukan, banyak informasi, banyak rumor ini terkait dengan rekrutmen komisioner, baik KPU maupun Bawaslu di provinsi, kabupaten, kota," kata Doli dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, waktu itu.
Kata Doli, salah satunya ialah isu ada transaksi di dalam proses rekrutmen anggota KPU serta Bawaslu di daerah, itu tak boleh terjadi.
Isunya macam-macam, dia berusaha tidak percaya, namun ia mau ingatkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI hati-hati.
"Saya berusaha tidak percaya tetapi rasa-rasanya kalau tidak diingatkan itu malah makin terus menerus terjadi. Kalau kata bapak dan ibu-ibu sekalian merekrut itu berdasarkan karena kolega, teman-teman segala macam mungkin masih bisa kita tolerir, tapi kalau pilihan saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan maafkan saudara-saudara sekalian," tegasnya
DKPP harapnya, sebaiknya mencermati hal ini. Dia meminta masyarakat yang mengetahui atau mengalami hal tersebut untuk mengadukan ke Komisi II DPR.
"Jadi saya mengingatkan terutama DKPP ini kita harus cermati. Ini forum terbuka ada live streaming kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian begitu, Komisi II siap membuka diri kalau ada yang lapor. Supaya kita nggak ada ampun kalau soal gitu-gitu. Saya ingatkan kepada saudara Ketua, saudara Hasyim Ashyari, saudara Idham Khalik, saudara Pak Parsadaan Harahap, saudara Betty, saudara Sudrajat, saudara Agus, saudara Bagja, saudara Totok, Puadi, saudara Lolly. Saya atas nama teman-teman mengingatkan hati-hati jangan sampai ketahuan, kalau ketahuan saya kira, ya lihat saja nanti," sambung Doli.
Untuk itu pula Doli meminta KPU dan jajaran untuk bertindak jujur. Dia ingin Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.
"Jadi di dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan supaya berhati-hati karena kita sudah bertekad dari awal untuk membuat Pemilu 2024, pemilu yang berwibawa dan bersih jangan sampai kita mau bersih, berharap masyarakatnya yang bersih tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," pungkas dia.
Terkait atensi Anggota DPR RI itu, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aspirasi Masyarakat Sulawesi Utara (DPD LAMI Sulut) pun angkat bicara.
Iwan Moniaga sebagai Ponggawa DPD LAMI Sulut tidak menampik kicauan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tentang praktik transaksional itu.
Pasalnya, di Provinsi Sulawesi Utara bersama 15 kabupaten-kotanya, untuk meraih tiket sebagai anggota KPU-Bawaslu, dugaan main mahar alias transaksional, sudah bukan rahasia lagi.
"Disini incumbant yang diduga kuat pernah bermasalah saja, masih bisa lolos. Hanya karena menghargai asas praduga tak bersalah saja, maka kami masih menyertakan kata 'diduga'. Siapa sih yang tidak tahu budaya negatif ini daerah kami," sindirnya tajam, Rabu (21/6/2023).
Makanya, lanjut Moniaga, para pejuang yang tertarik ikut penjaringan calon KPU-Bawaslu, banyak yang memilih pasrah dan siap tereliminasi, apabila tak punya 'persekot' dan koneksi kuat.
"Walau punya skil diatas rata-rata, punya dukungan organisasi berpengaruh, tapi selama persekot lemah, jangan bermimpi bisa lolos. Ini sudah berlangsung lama, namun publik tak tahu harus melapor kemana, bahkan bertindak seperti apa, sehingga Pemilu nanti, akan rawan dengan manipulasi, " semburnya.
Untuk membasmi modus diatas, pihaknya sangat berharap Komisi II DPR RI segera desak APH berkolaborasi dengan KPU-Bawaslu RI untuk lidik,sidik dan basmi mata rantai jaringan transaksional di gerbong penyelenggara dan pengawas Pemilu sampai tuntas.
"Masih banyak keganjilan yang terjadi dalam proses penjaringan calon KPU-Bawaslu disini. Ayo turun dan bedah secara tegas. Jika itu sudah dilaksanakan, saya optimis Pemilu 2024 nanti Indonesia akan melaksanakan sistem LUBER lagi seperti dulu," pungkas aktivis berdarah Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara itu. (Baker)
