 |
| Drs Steven O E Kandouw, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Koordinasi Penanggunan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor di Hotel Luwansa Manado, Kamis (8/6/2023).
Pada kesempatan itu, Wagub Steven Kandouw menyampaikan bahwa sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Provinsi Sulut terus menurun dari tahun ke tahun.
Kandouw selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulut menyebut, sekarang ini persentase penduduk miskin berada di angka 7,3.
“Target RPJMD kita 4,54. Jadi masih ada ada 3 persen. Menurut hemat saya, ini menjadi tugas berat dengan penduduk sebanyak 2,6 juta jiwa,” ungkapnya.
“Target RPJMD kita 4,54. Jadi masih ada ada 3 persen. Menurut hemat saya, ini menjadi tugas berat dengan penduduk sebanyak 2,6 juta jiwa,” ungkapnya.
Ia juga mengkhawatirkan dengan angka kemiskinan ekstrem yang relatif masih membayangi banyak kabupaten/kota di Sulut.
"Katanya, orang yang dikategorikan miskin ekstrem untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan sangat sulit," ujarnya.
“Saya lihat datanya, ini Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolmong Timur sudah nol persen untuk kemiskinan ekstrem. Berarti dua daerah ini sudah tidak ada penduduk yang sulit untuk cari makan,” sambungnya.
“Saya lihat datanya, ini Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolmong Timur sudah nol persen untuk kemiskinan ekstrem. Berarti dua daerah ini sudah tidak ada penduduk yang sulit untuk cari makan,” sambungnya.
Wagub Kandouw pun mendorong pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi angka kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
“Pulang dari sini lakukan cara untuk telusuri orang-orang yang masuk di angka penduduk miskin ekstrem tersebut,” ujarnya.
Setelah identifikasi, lanjut Kandouw, langsung dilakukan penetrasi yakni support dengan sembako sampai dengan penetapan APBD Perubahan.
“Nanti setelah itu kita lakukan kegiatan tematik untuk penduduk miskin ekstrem. Ini harus terlibat semua, baik SKPD bukan hanya dinas sosial. Semua harus ada benang merah dengan penanggulangan kemiskinan, supaya tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem sudah bersih,” terangnya.
“Nanti setelah itu kita lakukan kegiatan tematik untuk penduduk miskin ekstrem. Ini harus terlibat semua, baik SKPD bukan hanya dinas sosial. Semua harus ada benang merah dengan penanggulangan kemiskinan, supaya tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem sudah bersih,” terangnya.
Dirinya juga mendorong penggunaan CSR dari pihak perusahaan untuk membantu upaya mengatasi kemiskinan.
“Bukan cuma CSR dari perusahan besar, tapi juga perusahaan kecil. Saya rasa mereka akan tertarik, tinggal bagaimana kita beri imbauan terus dilanjutkan pemetaan,” tukasnya.
Diketahui, Rakorev turut dihadiri para wakil kepala daerah kabupaten/kota di Sulut, para sekretaris daerah, SKPD terkait serta instansi vertikal dan para akademisi. (Advetorial)
