Nusa Utara, Sangihe - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Wolff mengeluarkan warning kepada tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum melengkapi laporan realisasi anggaran.
Hal ini disampaikan pada Rabu (23/06/203) setelah hasil evaluasi capaian Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang dilakukan Kementrian dalam negeri Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah.
Wolff menyebutkan bahwa dari hasil evaluasi tersebut muncul tiga OPD yang laporan realisasi anggarannya belum lengkap. Meskipun sudah memasukan data awal melalui sistem, tetapi harus dilengkapi dengan realisasi pencapaian. Dari OPD yang telah mengawal SPM itu dimasukkan datanya, kecuali Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Daerah, karena belum melaksanakan untuk triwulan satu.
Hal ini dikarenakan adanya surat dari Kemendagri terkait dengan penyesuaian nomenklatur pada kegiatan dan sub kegiatan, dana alokasi khusus. Maka anggaran di ketiga OPD itu tidak bisa direalisasikan, karena harus dilakukan penyesuaian dulu, terhadap penjabaran perubahan anggaran. Terkai berakibat suatu terlambatnya sebagian dari realisasi pencapaian dari program kegiatan dan sub kegiatan yang mengawal SPM.
Sekda Wolff berharap, bagi OPD terkait agar lebih memperhatikan hal penting seperti ini agar ke depan tidak terjadi lagi. Sebagai OPD yang dipercayakan untuk mengelola anggaran, harus lebih teliti dalam melaporkan realisasi anggarannya agar tidak terkena warning atau bahkan sanksi yang lebih berat. (Yan Salasa)
