KPK RI Puji Penerapan e-Katalog Pemkab Minut
 |
| Bupati Joune Ganda (kiri) bersama bupati dan walikota se-Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara (Sulut) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (27/7/2023).
 |
| Wakil Gubernur Sulawesi Utara saat membuka RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara bersama KPK RI. Foto: Istimewa |
RDP yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dihadiri langsung Ketua KPK RI Firli Bahuri dan dibuka langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O E Kandouw.
Menariknya, penerapan e-Katalog dalam sistem keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) mendapat pujian Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK, Wahyudi.
 |
| Ketua KPK RI, Firli Bahuri. Foto: Istimewa |
Hal ini disampaikan langsung Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK, Wahyudi.
“Untuk Sulawesi Utara, coba lihat e-Katalog Pemda Minahasa Utara yang pencapaian sudah juara nasional,” ujar Wahyudi, diikut tepuk tangan para kepala daerah, DPRD dan Forkopimda yang hadir dalam rapat tersebut.
E-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
 |
| Foto: Istimewa |
E-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
“Soalnya e-Katalog untuk salah satu tujuannya untuk memfasilitasi UMKM agar mampu bersaing. Persaingannya lebih sehat di e-katalog, karena lebih terbuka. Dengan banyak tawaran, pemerintah tinggal melihat mana yang kualitasnya baik, mana yang harganya lebih murah dan ujung-ujungnya dapat digunakan untuk pembangunan,” ujar Wahyudi.
 |
| Foto: Istimewa |
“Soalnya e-Katalog untuk salah satu tujuannya untuk memfasilitasi UMKM agar mampu bersaing. Persaingannya lebih sehat di e-katalog, karena lebih terbuka. Dengan banyak tawaran, pemerintah tinggal melihat mana yang kualitasnya baik, mana yang harganya lebih murah dan ujung-ujungnya dapat digunakan untuk pembangunan,” ujar Wahyudi.
Wahyudi menekankan, pentingnya penggunaan e-katalog, untuk semakin meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.
Ia juga menyentil kepala daerah yang enggan memaksimalkan penggunaan e-katalog.
 |
| Foto: Istimewa |
Ia juga menyentil kepala daerah yang enggan memaksimalkan penggunaan e-katalog.
“Harus ada inisiatif kepala daerah. Setelah Minahasa Utara diharapkan kabupaten dan kota lainnya juga ikut melakukan hal yang sama. Apalagi pemda yang lain yang secara infrastruktur harusnya sudah memadai,” pesan Wahyudi.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, masuk urutan 3 nasional dari 4 daerah yang menerapkan sistem e-katalog dan merupakan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Utara.
“Ini kami raih dalam satu tahun penerapan e-katalog,” ujar Bupati Minut Joune Ganda didampingi Sekda Novly Wowiling.
 |
| Foto: Istimewa |
“Ini kami raih dalam satu tahun penerapan e-katalog,” ujar Bupati Minut Joune Ganda didampingi Sekda Novly Wowiling.
Diketahui, diiskusi bersama KPK RI dimoderatori Kepala Inspektorat Sulut Mecky Onibala. (Advetorial)
