MINUT, Komentar.co - Kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Hibah Pemkab Minahasa Utara (Minut) di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minut tahun 2015 sebesar 10,4 Milyar Rupiah nampaknya sudah mulai dilupakan.
Padahal saat Polres Minahasa Utara dipimpin oleh AKBP Grace Rahakbau, dirinya pernah menyampaikan kepada media, yang mana akan ditelusuri.
"Jujur saya kaget kalau ada kasus besar mengendap di wilkum saya. Saya baru tahu, makanya saya sudah perintahkan Kasat Reskrim mencari tahu keberadaan 9 karung dokumen SPJ dana hibah itu,” ucap Rahakbau, Rabu (15/07/2020) silam.
Menurut perwira Polwan berdarah Ambon ini, pihaknya tidak main-main berhadapan dengan kasus korupsi, jika itu memang benar.
“Jika kasus itu benar sedang dalam penanganan pihak kami, sudah pasti kami sidik sampai tuntas," tutup perwira wanita yang dikenal jago olahraga Karate itu.
Bukan hanya itu saja, pembobolan brangkas KPU oleh HLW alias Lexi (35) warga Mapanget pada rabu 7 juli 2020 diduga ada otak penggerak.
 |
| AKBP Grace Rahakbau |
Namun sangat disayangkan, sebelum kasus itu tuntas, Kapolres Minahasa Utara Grace Rahakbau harus pindah tugas demi peningkatan karirnya di kepolisian.
Sementara Kasat Reskrim Polres Minut AKP M Azwar Nur tak menampik adanya perintah atasannya.
"Benar, Ibu Kapolres sudah meminta Reskrim mendalami dugaan kasus penyitaan 9 karung dokumen SPJ dana hibah itu,” ungkapnya.
Sayangnya lagi, Kasat Reskrim Minut ini juga pindah tugas demi peningkatan karier, manjadi Kapolsek Matuari.
Diketahui, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Minut yang dipimpin Kanit Tipikor Ipda Chandra Buana STRK, tèlah menjemput 9 karung dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah yang berada di ruang Bantuan Sosial (Bansos) Pemkab Minut, Senin 2 Oktober 2017 silam.
Penjemputan berkas SPJ itu disaksikan langsung Inspektur Minut Umbase Mayuntu, disusul penandatanganan berita acara penyerahan dari Pemkab Minut yang diwakili Umbase dan Kanit Tipikor.
Diketahui juga sebelumnya, dokumen tersebut dimasukan KPUD Minut atas permintaan Inspektorat Minut di tahun 2016, guna pemeriksaan internal terkait masalah hibah.
Mirisnya, oleh Inspektorat Minut dokumen itu tidak menjelaskan secara rinci pemanfaatan dana Rp18,1 Miliar dana hibah Pemkab Minut khususnya untuk penggunaan anggaran sebesar Rp10,4 miliar, sehingga kasus ini berlanjut laporan ke Polres Minut.
Bahkan Kepala Inspektorat Umbase Mayuntu mengatakan, total dana hibah untuk KPUD Minut sebanyak Rp19,9 Miliar, yang terdiri dari Rp18,1 miliar dana hibah Pemkab Minut dan dana sharing Rp1,8 miliar dari Pemprov Sulut.
Sebelum itu juga, lima (5) Komisioner KPUD Minut sudah lebih dulu dimintai keterangan oleh Polres Minut.
Bertahun telah berlalu, Unit Tipikor dan Kapolres Minut pun berganti, namun kasus tersebut tidak kunjung selesai.
Sementara, dari 5 komisioner KPUD yang diduga menjadi bagian dari 'Sinetron' dugaan penyalahgunaan uang negara itu malah masih memegang jabatan penting di KPUD Minut.
 |
| Novie Ngangi |
Seiring waktu berjalan, kasus dugaan korupsi KPU Minut seolah sirna ditiup angin.
Saat ini 2023, ketika Kapolres Minahasa Utara dipimpin AKBP Dandung Putut Wiboo SIK. SH. MH, Ketua LSM Sulut Corruption Watch (SCW) Novie Ngangi meminta Polres Minut tindak lanjuti kasus yang mengendap tersebut.
"Kasus ini harus diungkap seterang-terangnya. 10 Miliaran itu bukanlah uang negara yang kecil. Curi ayam saja pelakunya dijeblos ke penjara, masa curi uang rakyat miliaran Rupiah, pelakunya tenang-tenang saja. Kami minta Polres Minahasa Utara, lanjutkan dan tuntaskan kasus ini," ujar Novie, Rabu (13/9/2023).
Melihat komposisi struktural Kapolres Minut yang ada, lanjut dia, SCW yakin kasus ini dapat diungkap dan dituntaskan.
"Kasus ini tergolong extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), kami pasti kawal. Jika Polres Minut mampu mengungkapnya, kami akan beri apresiasi kepemimpinan Pak Kapolres dan jajarannya, Pak Kapolda, bahkan Pak Kapolri, akan kami beri apresiasi setinggi-tingginya," tandas Novie Ngangi. (Baker)
