Notification

×

Iklan

Pemkab Minut Raih Peringkat Satu Pencegahan Korupsi di Sulut

Saturday, October 14, 2023 | 10:53 WIB Last Updated 2023-10-16T06:15:56Z

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda

MINUT, Komentar.co - Suatu hal mencengangkan, kembali menyeruak ke permukaan, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sedang gencar-encarnya membongķar aksi kejahatan terhadap keuangan negara, mendadak, lembaga ethok ini mengeluarkan pernyataan, kalau Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) adalah satu-satunya daerah yang paling baik di Sulut dalam pencegahan Korupsi Tahun 2023 ini.

Jumat (13/10/2023), Bupati Minut, Joune Ganda menerima pernyataan KPK RI dalam bentuk surat melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Didik Agung Widjanarko.

Sesuai pemantauan terhadap capaian pada area Monitoring for Prevention (MCP) yang disajikan pada laman https://jaga.id tanggal 4 Oktober 2023 Pemkab Minut meraih indeks Pencegahan Korupsi senilai 79,9 dari target indikator daerah senilai 81,51.

Hasil penilaian KPK RI, angka tersebut merupakan capaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melampaui Pemprov Sulut dan 14 Kabupaten/Kota lain.

“Berdasarkan hasil penilaian tersebut, diharapkan komitmen dan perhatian yang lebih serius dari saudara dan jajarannya serta DPRD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator dan sub indikator MCP,” demikian isi surat KPK RI kepada Bupati Joune Ganda.

Diketahui, KPK dalam isi surat bernomor B/7907/KSP.00/70-75/10/2023 juga memuji Bupati Joune Ganda atas capaian yang diraih Pemkab Minut.

“Sehubungan dengan program koordinasi pencegahan korupsi daerah tahun 2023 bersama ini disampaikan apresiasi kepada saudara atas upaya pencegahan korupsi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dalam surat yang sama.

Adapun indikator dan sub indikator penilaian dan pemantauan MCP oleh KPK RI meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD serta Tata Kelola Desa.(Baker)



×
Berita Terbaru Update