 |
| Pj Bupati Minahasa Dr Jemmy S Kumendong, MSi menghadiri pembukaan Rakor Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
MINUT, Komentar.co - Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Dr Jemmy S Kumendong MSi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (29/11/2023) di hotel Sentra, Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara Ir Steve Kepel dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati dan Walikota se-Sulut serta undangan dari stakeholder terkait.
Adapun Narasumber yang membawa materi berasal dari Kementrian Dalam Negeri, Kapolda, Kejaksaan Tinggi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada keasempatan itu, Sekdaprov Steve Kepel menyampaikan apresiasi atas konsistensi stakeholder dalam pemerintahan daerah.
"Penting bagi kita melakukan evaluasi berkala untuk tugas dan tanggung jawab ini. Koordinasi harga mati bagi capaian yang kita torehkan termasuk berbagai penghargaan yang diterima," ujar Sekdaprov Steve Kepel.
Ia menambahkan, untuk tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan damai dan berlangsung sukes.
"Untuk Pemilu 2024 wajib disukseskan. Pentingnya peran tokoh masyarakat, tokoh agama bersama jajaran pemerintahan untuk menjaga situasi yang kondusif," tegasnya.
Sementara, Pj Bupati Minahasa Jemmy Kumendong menyampaikan, Rakor ini menegaskan kewenangan dan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
"Pentingnya koordinasi yang baik antara perangkat daerah, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder," kata Bupati Kumendong.
Ditempat yang sama, Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Andra Mawuntu menyampaikan eksistensi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Presiden melimpahkan tugas dan wewenang untuk memperkuat hubungan antar pemerintah, mengatur dan mengkoordinir serta membina dan mengawasi pemerintahan daerah.
"Maksud dan tujuan membangun sinergitas, memperkuat hubungan pemerintahan, mengkoor, mengawasi dan mensupervisi kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Memfasilitasi Pemilu 2024 berjalan dengan baik," ujar Mawuntu.(Roni)
