 |
| Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang Pembantu Perangkat Daerah di lungkup Pemprov Sulut di Hotel The Sentra Manado, Senin (19/2/2024). |
SULUT, Komentar.co - Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven O E Kandouw membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) bagi Pengurus Barang Pembantu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sulut di Hotel The Sentra Manado, Senin (19/2/2024).
Kandouw mengakui sertifikasi aset milik daerah menjadi hal penting menyusul masih banyaknya gugatan dari sejumlah pihak.
“Untuk upaya sertifikasi dilakukan melalui Biro Hukum, karena ini penting. Di mana kita tiap tahun ada 43 gugatan tentang aset-aset kita,” ungkap Kandouw.
Menurutnya, kendala selalu muncul dalam pengurusan penatausahaan barang milik daerah. Karena dapat dipastikan aset itu semakin hari mengalami depresiasi, bahkan semakin susah dilacak.
“Untuk itu perlu pengelolaan, perlu ada bibliografi yang mantap, perlu pengetahuan administrasi bagi pengelola. Ini juga jadi syarat BPK untuk menilai kelayakan kita mengelola keuangan daerah. Apakah kita sudah baik,” ujarnya.
Terkait gugatan, Kandouw menyatakan rasa prihatin, karena Pemprov Sulut selalu ada pihak yang kalah.
“Di mana-mana selalu pemerintah kalah dengan swasta yang menggugat. Tetapi kali ini, kita jangan pernah kalah terhadap orang yang ingin menggugat aset-aset kita,” ucapnya.
Kandouw mengatakan, sejauh ini pengelolaan belum sempurna, karena masih banyak barang-barang milik daerah, baik pengelolaannya, kepemilikannya maupun identifikasinya masih tidak jelas.
“Pola anggaran pemerintah semakin hari semakin entrepreneur konsep, bukan hanya mengejar konsep pelayanan kepada masyarakat. Tetapi aspek entrepreneurnya harus sustainable. Dengan demikian harus ada added valuenya. Kita tidak boleh lagi seperti dulu, anggaran harus habis tahun ini, tanpa memikirkan apakah anggaran ini sustainable output dan outcome-nya,” jelasnya.
“Mindset kita harus seperti itu, harus punya daya ungkit. Karena substansi anggaran kan seperti itu. Tidak boleh hanya output saja harus ada outcome . Harus ada sustainability. Karena makna dari substansi keuangan daerah yang betul seperti itu. Bukan hanya sekadar kita cepat-cepat menghabiskan tetapi harus ada kontinuitas efeknya sampai tahun-tahun berikutnya,” sambung Kandouw.
Ia berharap, Bimtek yang dilakukan dapat memberikan tambahan kemampuan kepada staf di lingkungan Pemprov Sulut.
“Supaya neraca pemerintah kita ini dari tahun ke tahun semakin baik. Supaya kita tahu persis belanja langsung kita orientasinya harus lebih besar dari belanja tidak langsung kita. Karena kadang-kadang rasanya susah sekali TAPD untuk menentukan besaran belanja langsung dan tidak langsung. Ini penting walaupun pun ada mandatory budget harus kita jalankan,” jelasnya.
Di mandatory, tambah Kandouw, dibagi lagi belanja langsung dan tidak langsung. Harus ada ikhtiar. Mudah-mudahan ada benang merah pengelolaan barang milik daerah ini dengan belanja neraca anggaran.
“Tentu saja administrasi BMD harus disertai dengan Kepala Badan Keuangan, kita legitimasi barang-barang milik daerah, yang saya maksud sertifikasi. Namun ini juga harus dilihat dari alokasi anggaran yang tidak sesuai,” katanya.
Pembukaan Bimtek ini dihadiri, diantaranya Kepala Perwakilan BPK Sulut Arif Fadila, Asisten III Setdaprov Sulut Fransiscus Manumpil, Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey dan stakeholder pengelola keuangan.(*/ven)
