 |
| KPK RI memberi apresiasi kepada Pemprov Sulut atas raihan MCP Terbaik tahun 2023 dalam kegiatan RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw berada di peringkat pertama atau yang terbaik dari Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulut hasil penilaian Monitoring Center Of Preventation (MCP) KPK.
Capaian terbaik Pemprov Sulut ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Menyusul di urutan kedua, Pemkab Minahasa Utara, kemudian Pemkab Minahasa Tenggara di posisi ketiga.
MCP merupakan sistem pelaporan yang dibuat oleh KPK untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.
Ini menjadi tolok ukur bagi KPK dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkab/Pemkot di Sulut yang mendukung upaya pencegahan korupsi.
Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemkab/Pemkot di Sulut yang mendukung upaya pencegahan korupsi.
Dia menjelaskan capaian ini bisa menjadi cerminan dalam melihat kinerja Pemerintah Daerah, dengan beberapa indikator yang dicermati.
“Mulai dari perencanaan penganggaran, perijinan, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, manajemen ASN, pendapatan daerah semua bisa kita lihat dari MCP itu, seperti apa kerja-kerja Pemerintah bisa kita lihat dari sini,” jelas Nawasi.
Turut hadir pada kegitan kegiatan RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar Rabu (6/3/2024) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Ir Steve Kepel dan para kepala daerah se-Sulawesi Utara.(Advetorial Diskominfo Sulut)
“Mulai dari perencanaan penganggaran, perijinan, pengadaan barang dan jasa, penguatan APIP, manajemen ASN, pendapatan daerah semua bisa kita lihat dari MCP itu, seperti apa kerja-kerja Pemerintah bisa kita lihat dari sini,” jelas Nawasi.
Turut hadir pada kegitan kegiatan RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar Rabu (6/3/2024) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Ir Steve Kepel dan para kepala daerah se-Sulawesi Utara.(Advetorial Diskominfo Sulut)
